KESERIUSAN PEMERINTAH DIBUTUHKAN UNTUK MEMAJUKAN BATAM

11-08-2010 / KOMISI IX

            Wilayah Batam yang berbatasan dengan Singapura  menjadikan kota itu sangat strategis. Banyaknya industri di wilayah itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah dan sekitarnya.

            Namun demikian, sampai sekarang, Batam yang diharapkan dapat “menyaingi” Singapura dinilai masih belum dapat mendekati kemajuan wilayah negara tetangga tersebut. Untuk mengambil alih peran Singapura dalam perdagangan internasional diperlukan keseriusan pemerintah dan membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun.

“Tapi harus ada target kalau tidak kita keasyikan dengan main internal, kita lupa strategi internasional dan itu bukan hanya pemda provinsi, bukan hanya pemda kota bahkan tetapi juga pemerintah pusat harus memahami dengan baik strategi nasional itu,” kata Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR Subagyo Partodiharjo (F-PD).

Ia menilai Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura di design untuk berkembang secara maksimal sehingga dapat mengambil alih perdagangan Indonesia dengan luar negeri yang selama ini difasilitasi Singapura.

            “Bisa kita fasilitasi sendiri dan itu hanya mungkin kalau manajemen Kepulauan Riau dan Kota Batam bagus,” katanya.

            Untuk mendukung Batam dapat bersaing dengan Singapura diperlukan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan dan bandara. Subagyo menilai pembangunan kota Batam juga diperlukan pemikiran yang matang dan visioner.

            “Jangan berfikir jangka pendek, jangan memikirkan kesejahteraan jangka pendek. Harus berfikir jangka panjang yang strategis untuk membangun kawasan Indonesia modern yang mampu mengangkat derajat provinsi lain,” ujar Subagyo.

            Perkembangan Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor untuk menarik investasi asing di wilayah itu.

             “Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan disini (Batam) harus benar misalnya ketenagakerjaan. Tentang outsourching misalnya, pemerintah harus tegas melaksanakan dengan baik sehingga investasi dari luar negeri bisa berkembang dan perusahaan dalam negeri bisa berkembang juga tenaga kerjanya sejahtera,” papar Subagyo.

            Selain hal diatas, Anggota Tim Kunker Subagyo Partodiharjo meminta pemerintah setempat juga memperhatikan infrastruktur. Kondisi jalan dan kelayakan dalam menanggung beban kendaraan serta pemetaan antara wilayah industri dan pemukiman harus menjadi perhatian jangka panjang.

            “Semuanya harus di desain jangka panjang,” katanya.

            Mengembangkan Batam hingga mampu bersaing dengan Singapura dan menjadi pintu keluar ekspor produk Indonesia diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah harus mempunyai keyakinan suatu saat nanti Batam dapat menjadi wilayah yang seperti diharapkan.

“Setiap kebijakan pemerintahan pusat terhadap Batam harus  berjangka panjang mengingat pembangunan Batam ini menjadi pendongkrak ekonomi seluruh Indonesia. Semua pihak termasuk pemerintah pusat menguasai betul strateginya,” ujar Subagyo. (bs)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...