APJATI BERI MASUKAN REVISI UU NOMOR 39 TAHUN 2004

12-10-2010 / KOMISI IX

                Komisi IX DPR menerima masukan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) dan Migran Care.

Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz di Gedung DPR, Senin (11/10)

                Pembahasan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 menjadi salah satu prioritas dalam  Prolegnas Tahun 2010.

                Beberapa masukan APJATI, HIMSATAKI dan Migran Care antara lain bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 lebih mengedepankan ekonomi pasar, sehingga masyarakat pencari kerja di luar negeri terposisikan sebagai komoditi obyek ekonomi pasar, bahkan ekonomi humanis yang merupakan bagian dari pengejawantahan ekonomi Pancasila tereliminasi dalam praktek-praktek pasar bebas, yang berakibat para Calon TKI/TKI rentan terhadap berbagai tindakan ekspolitasi oleh pelaku ekonomi pasar bebas.

Keberadaan dan aktifitas para Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) tidak lagi setara dengan para stakeholder lainnya, bahkan menjadi sub ordinasi yang selalu terkooptasi dari para penyelenggara pemerintahan negara di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

Bagi Calon TKI/TKI dan PPTKIS, eksistensi persamaan kedudukan secara hukum dihadapan pemerintah Negara tidak mendapat jaminan sepenuhnya, bahkan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 diabaikan dan diintervensi langsung maupun tidak langsung oleh aparat pemerintah baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan TKI.

Pasal 94 sampai dengan Pasal 99 UU Nomor 39 Tahun 2004 telah mengakibatkan dualism peran antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI.  Kemenakertrans dan BNP2TKI sama-sama memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang penempatan TKI di luar negeri  serta melaksanakan kebijakan.

Kewajiban untuk memiliki perwakilan di Negara tujuan penempatan TKI merupakan ketentuan yang sulit untuk dilaksanakan karena selain memerlukan alokasi dana yang sangat besar juga adanya persyaratan berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan sehingga tidak mungkin dapat dibentuk karena menyangkut perbedaan sistem hukum yang berlaku.

Guna membantu penyelesaian berbagai permasahalan yang dialami oleh PPTKI atau kepentingan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, maka setiap PPTKI wajib untuk bergabung dalam salah satu perhimpunan/asosiasi PPTKI yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seta terakreditasi oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan berbagai kepentingan menyangkut PPTKI. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...