KOMISI IX DESAK PEMERINTAH SEGERA RELOKASI KORBAN GEMPA SUMBAR 2009

01-11-2010 / KOMISI IX

Bencana gempa di Sumatera Barat yang terjadi pada 30 September 2009 masih menyisakan persoalan. Penanganan korban gempa di wilayah Kabupaten Agam belum selesai. Masih banyak korban yang hingga sekarang tinggal ditempat penampungan sementara.

Kondisi penampungan sendiri sangat jauh dari layak. Sesuai rencana, para korban yang terdiri dari 540 Kepala Keluarga akan dipindahkan ke wilayah Kabupaten Dharmas Raya yang merupakan daerah transmigrasi.

Saat meninjau korban gempa di Kabupaten Agam, Ketua Tim Kunker yang juga Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan) menilai penanganan yang dilakukan sangat lamban. Dalam kunjungan itu, Anggota Tim Kunker diantaranya Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), A. Dinajani H Mahdi (F-PD), Dhiana Anwar (F-PD), Subagyo Partodiharjo (F-PD), Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG), Imam Suroso (F-PDI Perjuangan), Rudianto Tjen (F-PDI Perjuangan) dan Arif Minardi (F-PKS) juga menyatakan prihatin atas lambannya penangan korban. Meskipun telah satu tahun berlalu, masih ada korban yang masih tinggal ditempat penampungan sementara dan belum dipindahkan ke daerah yang telah dijanjikan.

“Kita sangat prihatin dengan penanganan korban gempa 30 September 2009 yang sangat lamban,” katanya saat bertemu dengan para korban, Jum’at (29/10).

Mengingat lokasi yang akan dijadikan tempat tinggal korban gempa merupakan wilayah hutan, Ribka Tjiptaning menjelaskan bahwa Komisi IX akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk dapat mempercepat pemindahan warga. Ia berjanji akan membahas dengan serius persoalan ini di Jakarta.

“Akan dibahas dengan serius di DPR, karena ini menyangkut lintas komisi,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan warga korban gempa di Kabupaten Agam, Ketua Tim Kunker mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera memindahkan korban ke tempat yang dijanjikan.

Sementara itu, sejumlah perwakilan warga dalam pertemuan meminta supaya mereka dapat segera dipindahkan dan menempati lokasi yang dijanjikan. Para korban menilai penanganan terhadap mereka sangat lamban, mengingat musibah gempa telah berlalu setahun lalu.

Korban gempa di Kabupaten Agam rencananya akan direlokasi ke Nagari Padang Ilalang di Kabupaten Dharmas Raya. Di wilayah ini, tempat yang dipersiapkan bagi korban merupakan wilayah hutan sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan Kementrian terkait.

Luas lokasi yang dipersiapkan sekitar 5000 hektar yang diperkirakan mampu menampung hingga 1618 Kepala Keluarga.

Sementara itu, ditempat terpisah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai menerima bantuan bagi korban gempa dan tsunami Kepulauan Mentawai yang diserahkan Komisi IX menjelaskan bahwa izin untuk alih fungsi hutan telah disetujui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Sementara untuk pemindahan penduduk yang menjadi korban gempa juga telah disetujui Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Irwan menjelaskan, pemerintah setempat tinggal menunggu realisasi hal itu dan ia berharap pemindahan penduduk tersebut dapat dilakukan secepatnya. (bs)/Foto:Bayu Setiadi.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...