Ketua DPR Akan Jembatani Konflik LMK dan LMKn

05-06-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI). Foto: Jaka/od

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dalam industri musik di Tanah Air. Jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKn merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

 

“DPR RI pada November 2014 telah mengesahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait.  Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

 

Bamsoet menuturkan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan setiap pencipta lagu/ musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota LMK. Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait. 

 

“Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI),  LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI),” papar Bamsoet.

 

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta  mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKn oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKn dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKn.

 

“KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKn yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKn padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKn juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI LMKn tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait,” tutur Bamsoet.

 

KCI juga menilai tupoksi LMKn sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014, dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKn dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

 

“Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKn," ujar Ketua Umum KCI Dharma Oratmangun.

 

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, mantan Ketua Komisi III DPR ini akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

 

“Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud,” pungkas Bamsoet.

 

Delegasi KCI yang hadir antara lain Enteng Tanaman (Ketua Dewan Pembina), Dharma Oratmangun (Ketua Umum), Tedjo Baskoro (Sekretaris Jenderal), Adriyadie (Bendahara), Tito Soemarsono (Wakil Ketua), Lisa Ariyanto (Wakil Sekretaris), Ekko Saky (Wakil Sekretaris), dan Tiena Sopacua (General Manajer). Sedangkan Ketua DPR ditemani anggota komisi III DPR RI M. Nurdin. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR Apresiasi Presiden Batalkan Izin Investasi Miras
03-03-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres)...
Kunjungi De Djawatan, Puan Maharani Tuliskan Pesan untuk Banyuwangi
03-03-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melihat langsung penerapan...
Pelestarian Budaya Jadi Energi Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19
02-03-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan pelestarian budaya lokal menjadi esensial untuk mencegah redupnya energi pariwisata di tengah...
Puan Maharani: Puskesmas Ujung Tombak Vaksinasi Covid-19
02-03-2021 / PIMPINAN
Tepat satu tahun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu, Ketua DPR RI Dr....