KEBERADAAN RUMAH SAKIT DI TIAP KABUPATEN LEBIH MENDESAK DARIPADA RUMAH SAKIT PROVINSI

15-11-2010 / KOMISI IX

Sebagai salah satu daerah pemekaran, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang belum mempunyai rumah sakit tingkat provinsi. Hal ini menjadi salah satu topik yang mengemuka pada Kunjungan Tim Komisi IX DPR RI yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tony Uloli yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,Senin (1/11) di Dulohupa.Masalah pembangunan rumah sakit provinsi Tipe A yang diharapkan dapatmelayani masyarakat yang selama ini berobat keluar daerah. Dimana untuk rumah sakit rujukan masihmemakai rumah sakit Kotamadya.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe yang merupakan rumah sakit kotamadya. Setelah melakukan peninjauan, anggota tim Kunker Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) mengatakan bahwa akan lebih baikjikamendirikan rumah sakitdi setiap kabupaten di Gorontalo. Masing-masing adalah rumah sakittipe C atau B, sedangkan RSUD Aloei Saboe supaya dijadikan rumah sakit tipe A yang tentu saja masih mempunyai banyak kebutuhan akan dokter spesialis. Setelahsistem Jaminan sosial nasional berupa asuransi sosial kesehatan berjalan, maka sistem rujukan akan berfungsi seperti semestinya, sehingga harga obat-obat generik akan terkontroldan diharapkan dokter-dokter akan mau ditempatkan dimana saja.  “Pasalnya sekarang kita itu tidak punya. Dokter dan pasien langsung berhubungan dg kantong sendiri. Itu bukan sistem pelayanan kesehatan yang bagus di suatu negara. Nah itulah yang harus dibenahi sekarang.” ujar Chandra.  

Pembenahan selayaknya dilakukan mulai dari tingkat provinsike bawah, mencari cara bagaimana membuat sistem pelayanan kesehatan yang bagus, sistem pembayarannya yang bagus tanpa diskriminasi, tanpa mendefinisikan masing-masing pasien sebagaiorang miskin, pegawai negeri dan sebagainya.“Nah pelayanan kesehatan inilah yang harus dikembangkan melalui rumah sakit – rumah sakitkabupaten. Jadi kenapa harusmembangun rumah sakit provinsi yang mau superspesialistik itu. Puskesmas juga dikuatkan..” ungkapnya lebih lanjut.

Sementara itu direktur RSUD Aloe Saboe, Andang Ilato menyampaikan aspirasi mengenai bagaimana melibatkan organisasi profesi, khususnyaIkatan Dokter Indonesia(IDI)di dalam setiap kebijakan yang diambil di tingkat provinsi yang selama ini dirasa belum maksimal. Menurutnya peran dari organisasiprofesiyang terkait seharusnya bisa dirangkul sehingga sumbangsihdari organisasiprofesi itu bisa dimanfaatkan untukpembangunan kesehatan di seluruh bidang. Tidakhanya pembangunan rumah sakit bersangkutan, tapi bagaimana menangani masalah gizi buruk, bagaimana bisa menangani kematian ibu danbayidan lain sebagainya yang merupakan tantangan bagi provinsi.

Lebih lanjut Andang juga mengusulkan pembenahan mengenai penggunaan obat generik. “Seharusnya penggunaan obat generik bukan hanya berdasarkan permenkes, yang notabene hanya mempunyai sanksi administratif.”katanya. Dia berharap agar DPRdapat membuat Undang Undangtentang obat dimana dapat mengatur sanksi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat pengguna di bawah, maka diharapkanbisa mendongkrak pemanfaatan obat generik yang mempunyai harga lebih murah daripada obat paten lainnya.”

Sementara itu ketua Tim Kunker Ahmad Nizar Shihab (PD)  beranggapan bahwa rumah sakit provinsiitu merupakan cita-cita yang baik. Bila ada Fakultas kedokteran di Gorontalo maka rumahsakitpendidikan itu juga ada.“Kota Gorontalo ini akan sama seperti  Makasar dalam beberapa waktu. Tapi yang sangat penting bahwa Puskesmas dan rumah sakitkabupaten itu sudah harus ada dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sehingga angka kematian ibu-anak, angka penyakit menular itu bisa ditanggulangi.”simpulnya. (ry)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...