KEMENTERIAN KESEHATAN DIMINTA EVALUASI DAN MONITORING DANA JAMKESMAS

30-11-2010 / KOMISI IX

 

Komisi IX DPR  meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  melakukan evaluasi dan monitoring dana Jamkesmas berdasarkan data yang akurat. Agar penggunaan dana jamkesmas tersebut benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat  peserta jamkesmas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX   dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/11)

Komisi IX juga meminta Kemenkes  untuk melakukan terobosan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan mempermudah persyaratan pendirian rumah sakit khusus Jamkesmas sejauh tidak bertentangan dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sehingga dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar  masyarakat peserta jamkesmas yang tidak tercover oleh Rumah Sakit Umum Daerah dapat dilimpahkan ke rumah sakit khusus jamkesmas yang bisa mengakses sampai tingkat kabupaten/kota. (sc)/Foto:Iwan Armanias.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...