Fraksi - Fraksi DPR Sampaikan Pandangan Umum RAPBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya

28-08-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon, didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahari Hamzah memimpin Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa terhadap RUU APBN serta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1, kepada Fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

 

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Turut mendampingi Fadli, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

 

Fadli menyampaikan, untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara dari masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

 

Sebelum memasuki agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi itu, Fadli juga berkesempatan melaporkan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna bahwa Pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat.

 

Pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R39/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh (DUBES LBBP) Republik Federal Jerman dan Republik Chile untuk Republik Indonesia. Kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R40/Pres/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019.

 

Selanjutnya surat dari Presiden RI nomor R41/Pres/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rencana Pengesahan ASEAN Hongkong China Free Try Agreement. Dan terakhir surat dari Pimpinan BAKN DPR RI nomor PW/11966/DPRRI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 mengenai hal Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

 

“Untuk surat-surat tersebut, sesuai peraturan DPR RI akan dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada,” kata politisi Partai Gerindra. Sebelum seluruh fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum, Rapat Paripurna diisi dengan agenda pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan Disetujui Menjadi Usul Inisiatif DPR
07-10-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Sulawesi dan Kalimantan...
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Penting dari Reformasi Pajak
07-10-2021 / PARIPURNA
Reformasi perpajakan adalah suatu mata rantai tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan...
DPR RI Terus Efektifkan Fungsi dan Tugas Konstitusionalnya
07-10-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengataka, pada masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, DPR RI telah melakukan evaluasi...
Hamid Noor Yasin Dukung Penuh Amnesti Saiful Mahdi
07-10-2021 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mendukung penuh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan amnesti bagi...