Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019

17-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja antara Banggar dengan Menkeu, Gubernur BI, dan Menteri PPN/Bappenas. Foto: Azka/man

 

 

Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Salah satunya mengenai perubahan nilai tukar rupiah menjadi Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

 

Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja antara Banggar bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

 

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah secara tegas mengambil alih jalannya rapat kerja yang berlangsung alot ini. Dia mengingatkan, pembahasan APBN ini harus tuntas sebelum akhir Oktober 2018. Sehingga tidak adalagi pembahasan yang berbelit terkait perubahan nilai tukar Rupiah. "Batas pembahasan APBN harus tuntas 29 Oktober nanti. Pekan depan kita harus kembali ke komisi untuk membahas detail," tegas Said.

 

Adapun asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi  5,3 persen, inflasi 3,5 persen, tingkat suku bunga SPN 3 Bulan 5,3 persen, nilai tukar rupiah 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari, lifting gas  1.250 ribu barel per hari dan cost recovery 10,22 miliar dolar AS.  (hs/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah jangan sampai terlena pada pelebaran defisit melewati 3 persen sebagaimana...
Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai...
Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
09-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk...
Said Abdullah: Belanja Pemerintah Pusat Harus Akselerasi Pemulihan Ekonomi
03-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Banggar (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan...