Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite

18-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto : Andri/Man

 

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan pertalite. Inas mengatakan, harga premium pada hari ini seharusnya sudah dijual dengan harga Rp 7.966 per liter,  tetapi Pertamina justru diminta untuk menjual premium dengan harga Rp 6.550, hingga menyebabkan terjadinya tekor sebesar Rp 3.400. Dalam satu tahun nilai tekornya bisa mencapai Rp 36 triliun.

 

“Begitu juga dengan Pertalite, tekornya Rp 2.400 per liter. Pada tahun 2019 tekornya bisa mencapai 39 triliun. Dan total keseluruhannya menjadi sebesar Rp 75 triliun,” ucap Inas saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

 

Dikatakannya, ketika Pertamina tidak bisa membeli Ron 88, karena 55 persennya harus impor, maka hal ini bisa menimbulkan terjadinya chaos. “Kenapa pemerintah tidak mau mengalah. Pemberian subsidi ini supaya Pertamina tidak kebobolan lagi. Begitu bobol dan tidak mampu impor maka akan chaos,” tandasnya.

 

Inas menyebut, kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembelian premium dan pertalite pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun, tetapi anehnya pemerintah tetap ngotot tidak mau memberi subsidi untuk pertalite dan premium. "Kondisi seperti ini sangatlah mengerikan," tegasnya. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah jangan sampai terlena pada pelebaran defisit melewati 3 persen sebagaimana...
Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai...
Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
09-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk...
Said Abdullah: Belanja Pemerintah Pusat Harus Akselerasi Pemulihan Ekonomi
03-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Banggar (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan...