Postur APBN 2019 Akan Dibawa Dalam Rapat Paripurna

30-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar Azis Syamsuddin, berfoto bersama usai raker dengan Menkeu, Gubernur BI, dan Kepala Bapenas terkait postur RAPBN 2019. di Gedung DPR RI, Selasa (30/10). Foto : Azka/Man

 

Badan Anggaran DPR telah menyepakati postur RAPBN 2019 untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada esok hari. Berdasarkan kesepatan yang diperoleh antara Banggar dengan Menteri Keuangan, Kepala Bapenas dan Gubernur Bank Indonesia sejumlah postur tak mengalami perubahan berarti dibanding postur sementara yang sebelumnya telah disepakati.

 

Dipimpin oleh Ketua Banggar Azis Syamsuddin, diputuskan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,3 persen, begitu juga dengan inflasi yang sebesar 3,5 persen, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 70 per barel, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.

 

Hal lain terkait nilai tukar rupiah mengalami perubahan menjadi Rp 15.000 per dolar AS, dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 14.400 per dolar AS. Lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775.000 barel per hari dari sebelumnya 750.000 ribu barel per hari. "Dengan ini postur APBN 2019 bisa kami sepakati ya," ujar Ketua Banggar Aziz Syamsuddin pada Selasa (30/10).

 

Dengan adanya perubahan kurs rupiah dari Rp 14.400 menjadi Rp 15.000 menimbulkan konsekuensi yakni pendapatan negara yang meningkat menjadi Rp 2.165,1 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 2.142,5 triliun. Secara rinci, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.781 triliun dengan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun.

 

Sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik Rp 21,4 triliun dari sebelumnya dalam Nota Keuangan sebesar Rp 2.439,7 triliun.  Secara rinci, belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.634,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 855,5 triliun dan belanja non-K/L menjadi Rp 778,9 triliun.

 

Pada esok hari, postur RAPBN 2019 tersebut akan diputuskan di tingkat Paripurna. Melalui RAPBN 2019 ini, diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya di tahun mendatang.  (hs/mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah jangan sampai terlena pada pelebaran defisit melewati 3 persen sebagaimana...
Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
10-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai...
Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
09-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk...
Said Abdullah: Belanja Pemerintah Pusat Harus Akselerasi Pemulihan Ekonomi
03-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Banggar (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan...