BAKN Pantau Tindak Lanjut Pemprov Banten atas LHP BPK

17-01-2019 / B.A.K.N.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Serang, Provinsi Banten.Foto :Geraldi/rni

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly mengatakan BAKN ingin melihat perkembangan dari proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten terhadap temuan-temuan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2018. Termasuk temuan di tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti itu juga menjadi perhatian BAKN.

 

“Kalau dari Provinsi Banten, saya lihat cukup baik progresnya. Karena memang dari beberapa yang mereka lakukan, hasil temuan direkomendasikan, untuk dikembalikan dan follow up-nya rata-rata sudah sesuai,” kata Junaidi saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Senin (14/1/2019), yang dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar.

 

BPK mengungkapkan adanya temuan dan permasalahan yang berakibat kerugian daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil rekapitulasi temuan dan permasalahan, berakibat kerugian daerah berdasarkan LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Banten pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

 

Untuk Pemerintah Provinsi Banten, tahun 2015 terdapat 3 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 900,2 juta, tahun 2016 terdapat 4 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 2,9 miliar, dan ahun 2017 terdapat 1 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 65,53 juta.

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Utama dan Pembinaan dan Pembangunan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK RI, sampai dengan Desember 2018, terdapat 219 kasus Tuntutan Perbendaharaan pada pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 212 kasus atau 96,80 persen sudah selesai dinilai dan ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK RI. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anis Byarwati Apresiasi Upaya Penggagalan Potensi Kerugian Negara oleh Bea Cukai Bandara Soetta
06-02-2023 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai...
BAKN DPR Minta Kemenkeu Ubah Regulasi DBHCHT Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumen
06-02-2023 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menilai, jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Provinsi Banten...
Temuan DPR Terkait Kenaikan Bea Keluar Sebesar 4000 Persen di Sumatera Utara
31-01-2023 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menuturkan adanya kenaikan bea keluar di Sumatera Utara. Padahal kata...
Pendapatan Negara Bisa Naik Dua Kali Lipat, Jika Sistem Pendapatan Bea Cukai Dibenahi
31-01-2023 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap sistem bea...