Revitalisasi BLK Solusi Kurangi Pekerja Anak

30-01-2019 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus Foto : Ria/mr

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus menilai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) bisa menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Jadi, lanjut Ichsan, anak yang memiliki minat dan bakat yang baik, bisa dikembangkan melalui pendidikan informal di BLK yang diubah menjadi sebuah rumah kreatif.

 

Hal itu diungkapkan Ichsan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Kepala Dinas PPPA Jateng, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng, Ketua APINDO dan LSM Yayasan Setara Semarang di Kantor Disnakertrans, Semarang, Jateng, Selasa (29/1/2019). 

 

“Banyak anak yang telah ditarik untuk mendapat pendidikan formal. Namun setelah dikembalikan ke orang tua, ia kembali lagi menjadi pekerja. Maka dari itu, BLK yang diubah menjadi rumah kreatif saya pikir bisa menjadi solusi bagi mereka untuk mengembangkan minat dan bakat di pendidikan informal," ungkap Ichsan.

 

Selain dapat mengurangi pekerja anak, menurut legislator Partai Golkar itu,  revitalisasi BLK juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja negara lain. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan di BLK bertujuan menyelaraskan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

 

“Salah satu cara revitalisasi BLK itu adalah dengan meningkatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Saya berharap kelengkapan BLK yang sudah ada terus di-upgrade supaya tidak ketinggalan zaman, dan tentunya sesuai kebutuhan industri yang ada,” harap legislator dapil Jawa Barat itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Jateng Wika Bintang menyampaikan dalam mengurangi pekerja anak pihaknya gencar melakukan Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). PPA-PKH adalah kegiatan menarik anak yang putus sekolah dan bekerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau pelatihan keterampilan melalui pendampingan di shelter.

 

Wika mengungkapkan, saat ini, ada sekitar 600 anak yang mendapat pendampingan di shelter yang dilaksanakan di 6 kabupaten dan kota yang berada di lima wilayah satuan pengawasan ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jateng. 

 

Turut hadir dalam kunspek Komisi IX DPR RI ke Semarang ini Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso, Dewi Aryani, dan Nursuhud dari F-PDI Perjuangan, Delia Pratiwi (F-Golkar), Suir Syam (F-Gerindra), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), M. Hanafi (F-PAN), Mafirion (F-PKB), Adang Sudrajat (F-PKS), Kartika Yudistri (F-PPP) dan Ali Mahir (F-NasDem).  (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Pemangkasan Cuti Bersama Sebagai Langkah Bijak
25-02-2021 / KOMISI IX
Pemerintah belum lama ini menetapkan pemangkasan cuti bersama tahun 2021 yang semula terdapat tujuh hari, kini menjadi dua hari. Pemangkasan...
Kebijakan Pemotongan Cuti Bersama Diapresiasi
25-02-2021 / KOMISI IX
Kebijakan pemerintah yang mengurangi atau memotong masa libur cuti bersama tahun 2021 sangat dipapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh...
Tuai Pro Kontra, DPR Ajak Serahkan Vaksin Nusantara ke BPOM
23-02-2021 / KOMISI IX
Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh dr. Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra di kalangan para ahli. Untuk memastikan hal...
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
22-02-2021 / KOMISI IX
Hasil survei Indikator Politik menyebutkan, 41 persen masyarakat menolak vaksin Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan,...