BAKN Dorong Penguatan Pemda Bina Pengelolaan Dana Desa

13-02-2019 / B.A.K.N.

Tim Kunker BAKN dipimpin Andreas Eddy Susetyo berdialog dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah Foto : Rizka

 

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong penguatan pemerintah daerah dalam membina pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Pasalnya, dengan besarnya kucuran Dana Desa yang diterima desa, tentu membutuhkan pembinaan, agar pengelolaan alokasi maupun pelaporan keuangan Dana Desa tidak menjadi masalah ke depannya.

 

“Misalkan peran dari camat dan sebagainya, perlu dilakukan penguatan. Dari segi teknis, yang bisa dilakukan untuk perbaikan pelaporan keuangan adalah penguatan dari bendahara desa. Sehingga bendahara desa tahu ketika tanda tangan laporan keuangan. Itu yang paling sederhana dari fungsi pembinaan kepada desa,” kata Andreas saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Gubernur Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta jajaran, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (12/2/2019).

 

Legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan, pihaknya juga melakukan monitoring terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang disampaikan aparat penegak hukum. Maka sangat penting laporan keuangan desa dari bendahara desa mengacu pada sistem keuangan desa yang sudah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

“Kalau kemudian kita bisa memperkuat bendahara desa, maka laporan keuangan Dana Desa akan lebih baik lagi. Perwakilan BPK NTB saya kira mereka sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya. Namun kepada BPK ini kami sebetulnya lebih menekankan kepada output. Artinya bagi kami yang penting itu setiap Rp 1 uang negara yang dibelanjakan berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” dorong Andreas.

 

Jadi, imbuh legislator dapil Jawa Timur V itu, hal ini bukan hanya pada besarnya kucuran Dana Desa yang telah mencapai Rp 187 triliun selama 4 tahun ini yang menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur, tapi juga dampak dari Dana Desa ini terhadap kesejahteraan rakyat. “Dalam hal ini terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun pada pengurangan kesenjangan,” tandas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi kunjungan BAKN ke NTB ini. Sebagai mantan Anggota DPR RI, ia mengaku BAKN ini merupakan institusi yang memiliki peran luar biasa, walaupun belum diketahui banyak orang. Zulkieflimansyah menambahkan, kehadiran BAKN guna menindaklanjuti temuan BPK ini dapat melihat potensi kerugian negara, sehingga pihaknya dapat melakukan recovery dari pengembalian keuangan negara.

 

“Kita melihat ke depan perbaikan apa yang bisa dilakukan dari segi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Misalkan temuan tentang Dana Desa. Nah itu yang nanti kita bicarakan  dengan semua kementerian terkait. Kita mencoba memotong sekat-sekat antar kementerian yang biasanya pendekatannya dikatakan sangat kementerian sentris. Sehingga pengeluaran negara bisa optimal dan meningkatkan kesejahteraan negara,” jelas Zulkieflimansyah. (ran/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Serap Masukan Pakar dan Ahli Pertanahan di UGM
12-11-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, permasalahan dan konflik pertanahan di daerah sejatinya berdampak pada...
Anis Byarwati: Pemerintah Harus Miliki Desain Besar Atasi Masalah Pertanahan
12-11-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, pemerintah masih memberikan kepemilikan tanah kepada korporasi, dan...
BAKN Gali Masukan dari Akademisi Undip terkait Permasalahan Agraria
10-11-2021 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro guna penelaahan teerkait...
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...