Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

02-08-2019 / KOMISI II

Pimpinan Komisi II DPR RI Menerima Delegasi House Democracy Partnership (HDP) Foto : Arief/mr

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait Perppu tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada. Herman menyatakan usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang–Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pembahasan ini memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI.

 

“Karena kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu,  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” jelas Herman setelah pertemuan  Komisi II DPR RI dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP), di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2016).

 

Herman mengaku tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang. Asalkan, kata politisi Partai Demokrat itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. “Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tandas Herman. (eko,rfk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
‘Core Value ASN Berakhlak’ harus Disikapi dengan Perubahan Ppola Pikir Melayani
02-08-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung ‘CoreValues ASN Berakhlak’ yang baru saja di luncurkan Presiden Jokowi...
Transformasi Data Analog ke Digital dapat Tingkatan Kualitas Pelayanan Publik
28-07-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, transformasi data pelayanan publik dari analog ke digital diyakini akan membawa...
Pola Komunikasi Pusat-Daerah Harus Diperbaiki Dalam Penanganan Covid-19
27-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki...
Ekonomi Masyarakat Terdampak PPKM, Guspardi Desak Pemerintah Segera Kucurkan Bansos
25-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku prihatin dan kecewa karena belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial....