Daerah Kepulauan Harus Miliki Kewenangan Kelola Sumber Daya Laut

27-08-2019 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Azikin Solthan Foto : Tasya/mr

 

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Azikin Solthan menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi yang berada di kepulauan dalam pengelolaan perikanan dan sumber daya kelautan yang diakibatkan tumpang tindih aturan dalam undang-undang (UU). RUU ini diharapkan mampu mendorong daerah kepulauan memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola sumber daya kelautan.

 

“RUU tentang Daerah Kepulauan ini dapat menjadi solusi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan lebih yang tidak bertentangan dengan aturan manapun,” kata politisi F-Gerindra itu saat mengikuti tim kunjungan kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan ke Provinsi Maluku Utara, Senin (26/8/2019).

 

Pansus RUU Daerah Kepulauan berharap masukan-masukan dari berbagai stakeholder agar UU Daerah Kepulauan ini tidak overlapping dengan UU pemda yang lain. “Katakanlah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, semua ini akan kita ramu sehingga UU ini betul-betul bisa diterima secara bersama-sama baik oleh DPR, masyarakat, dan pemerintah,” tegas Azikin.

 

Seperti diketahui, lanjut Azikin, otonomi daerah mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, itu pula yang diharapkan oleh daerah-daerah kepulauan. Selain itu, ia meminta agar porsi anggaran bagi daerah kepulauan harus lebih besar dibandingkan daerah lain, karena kondisi medannya sulit dijangkau.

 

Legislator dapil Sulawesi Selatan I ini berharap bahwa RUU daerah Kepulauan ini dapat tetap berjalan meskipun masa tugas DPR periode 2014-2019 ini akan berakhir. Ia menyampaikan bahwa Tim Pansus tetap berkomitmen melaksanakan tugasnya sebagaimana amanah dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang ada di daerah kepulauan. (nap/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus DPR Setujui Pembentukan Panja Bahas DIM RUU Otsus Papua dengan Pemerintah
24-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Pansus Otonomi Khusus (Pansus) Papua DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan...
Bahas RUU Otsus Papua, Guspardi Minta Pemerintah Libatkan Berbagai Kementerian
24-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua Guspardi Gaus mengungkapkan, untuk menyelesaikan masalah di Papua, berbagai kementerian...
RUU Landas Kontinen Perlu Diperbarui Demi Kepentingan Nasional
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Muhammad Syafi’i menjelaskan pentingnya RUU Landas Kontinen untuk diperbarui agar dapat memperjelas...
RUU Landas Kontinen Dinilai Perlu Sebagai Hak Berdaulat atas SDA
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Dengan banyaknya potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat penting untuk melakukan penetapan batas laut teritorial, landas kontinen dan...