Daerah Kepulauan Harus Miliki Kewenangan Kelola Sumber Daya Laut

27-08-2019 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Azikin Solthan Foto : Tasya/mr

 

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Azikin Solthan menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi yang berada di kepulauan dalam pengelolaan perikanan dan sumber daya kelautan yang diakibatkan tumpang tindih aturan dalam undang-undang (UU). RUU ini diharapkan mampu mendorong daerah kepulauan memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola sumber daya kelautan.

 

“RUU tentang Daerah Kepulauan ini dapat menjadi solusi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan lebih yang tidak bertentangan dengan aturan manapun,” kata politisi F-Gerindra itu saat mengikuti tim kunjungan kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan ke Provinsi Maluku Utara, Senin (26/8/2019).

 

Pansus RUU Daerah Kepulauan berharap masukan-masukan dari berbagai stakeholder agar UU Daerah Kepulauan ini tidak overlapping dengan UU pemda yang lain. “Katakanlah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, semua ini akan kita ramu sehingga UU ini betul-betul bisa diterima secara bersama-sama baik oleh DPR, masyarakat, dan pemerintah,” tegas Azikin.

 

Seperti diketahui, lanjut Azikin, otonomi daerah mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, itu pula yang diharapkan oleh daerah-daerah kepulauan. Selain itu, ia meminta agar porsi anggaran bagi daerah kepulauan harus lebih besar dibandingkan daerah lain, karena kondisi medannya sulit dijangkau.

 

Legislator dapil Sulawesi Selatan I ini berharap bahwa RUU daerah Kepulauan ini dapat tetap berjalan meskipun masa tugas DPR periode 2014-2019 ini akan berakhir. Ia menyampaikan bahwa Tim Pansus tetap berkomitmen melaksanakan tugasnya sebagaimana amanah dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang ada di daerah kepulauan. (nap/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yan Permenas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Papua
23-07-2021 / PANITIA KHUSUS
DPR RI belum lama ini telah menyetujui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Presiden Joko Widodo pun resmi menandatangani...
Yan Permenas: RUU Otsus Papua Atur Hak Pendidikan dan Kesehatan
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Yan P. Mandenas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas...
Guspardi Gaus Harap RUU Otsus Percepat Pembangunan di Papua
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang...
Esti Wijayati: Ada Tujuh Substansi Pokok Perubahan dalam RUU Otsus Papua
12-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) PapuaMY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan RancanganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh...