Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah

17-09-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ia menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah gagal dalam menjaga kelestarian hutan.

 

"Hutan kita terbakar disebabkan karena perawatan yang kurang baik dari KLHK," tegasnya dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Menurutnya karhutla yang telah meluas saat ini bukan karena dibakar (kesengajaan), tetapi disebabkan karena kerja sama yang kurang efektif antara lembaga negara.

 

"Karhutla seharusnya tidak terulang lagi kalau saja titik-titik api yang muncul sudah dipadamkan sejak dini, sebelum menjadi ratusan titik api. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 48 Ayat 1, dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban melindungi hutan kita, merawat hutan dengan baik," ujar Bambang.

 

Karhutla saat ini sudah meluas ke Sumatera dan sepertiga Kalimantan mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. "Karhutla ini mengakibatan kerugian yang cukup besar. Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pariwisata yang saat ini sedang digalakkan. Kami sangat prihatin akan hal ini. Ini bukti Kementerian LHK gagal, kejadian ini hampir sama dengan kejadian tahun  2015 dan baru bisa padam setelah ada hujan," ujarnya. 

 

Anggota Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie juga menyesalkan lambatnya pemerintah dalam menangani karhutla hingga berdampak buruk bagi masyarakat. "Saya melihat kurangnya ketegasan dari stakeholder dalam menangani Karhutla. Setiap memasuki musim kemarau selalu terjadi kebakaran, kami harap ada tindakan tegas dari yudikatif dan eksekutif. Pasalnya, banyak persolan karhutla yang bebas di pra peradilan. Kami minta ada ketegasan dan ada persepsi yang sama atas penegakan hukum di negeri ini," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan Disetujui Menjadi Usul Inisiatif DPR
07-10-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Sulawesi dan Kalimantan...
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Penting dari Reformasi Pajak
07-10-2021 / PARIPURNA
Reformasi perpajakan adalah suatu mata rantai tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan...
DPR RI Terus Efektifkan Fungsi dan Tugas Konstitusionalnya
07-10-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengataka, pada masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, DPR RI telah melakukan evaluasi...
Hamid Noor Yasin Dukung Penuh Amnesti Saiful Mahdi
07-10-2021 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mendukung penuh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan amnesti bagi...