Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani Negara

25-09-2019 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Azka/mr

 

Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, pemindahan ibu kota negara jangan menjadi beban terhadap bangsa. Menurutnya, rencana ini harus disiapkan terlebih dahulu konsep, persiapan, serta dampak bagi ekonomi sosial dan politik bangsa. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota negara ini juga harus memiliki landasan hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU).

 

“Kalau pemerintah sudah mengajukan RUU dan naskah akademis, baru kita bisa menilai masuk kepada urgensi atau belum. Untuk saat ini kesiapan dari Pemerintah DKI Jakarta maupun Kaltim konsepnya sama dari Pemerintah Pusat,” ujarnya usai pertemuan Pansus IKN dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor beserta jajarannya di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/9/2019).

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, jika konsep pemindahan ibu kota negara sudah rampung, dan pembahasan besaraan anggaran memberatkan negara atau tidak, serta diketahui dampak lingkungannya, maka baru dapat ditentukan layak atau tidakny ibu kota negara pindah.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus IKN Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa kondisi sosiologis masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota merupakan syarat mutlak yang harus dipikirkan. Politisi Partai Golkar itu menilai, satu daerah yang ingin dijadikan ibu kota negara baru harus memiliki kapasitas melting pot. Melting pot merupakan tempat bertemunya keragaman suku dan budaya dalam suatu wilayah.

 

“Penjelasan Gubernur, Kaltim sejak lama menjadi titik keanekaragaman masyarakat. Itu menjadi syarat yang sangat baik menjadi ibu kota negara yang baru,” kata legislator dapil Jawa Timur VI ini sembari berpesan agar DPR RI dan Pemerintah untuk segera membuat RUU dari pemindahan ibu kota negara ini, serta teknisnya juga harus dipikirkan dengan matang. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yan Permenas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Papua
23-07-2021 / PANITIA KHUSUS
DPR RI belum lama ini telah menyetujui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Presiden Joko Widodo pun resmi menandatangani...
Yan Permenas: RUU Otsus Papua Atur Hak Pendidikan dan Kesehatan
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Yan P. Mandenas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas...
Guspardi Gaus Harap RUU Otsus Percepat Pembangunan di Papua
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang...
Esti Wijayati: Ada Tujuh Substansi Pokok Perubahan dalam RUU Otsus Papua
12-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) PapuaMY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan RancanganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh...