Paspor Diplomatik Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih

31-10-2019 / B.U.R.T.

Pimpinan BURT. Foto : Geraldi/mr

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terpilih Periode 2019-2024 Agung Budi Santoso mengatakan masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) DPR RI yang masih belum tuntas pada periode sebelumnya. Tidak hanya memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan Anggota Dewan, menurutnya penguatan dari jajaran Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR RI juga diperlukan. 

 

“Banyak PR yang masih ada menjadi tanggungan kita, yang belum tuntas di periode lalu tentunya itu akan kita teruskan. Kita juga harus memperjuangkan aspirasi teman-teman, tidak hanya Anggota DPR tapi juga jajaran Kesetjenan, karena Setjen adalah supporting system,” kata Agung kepada Parlementaria, usai pelantikan Pimpinan BURT DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2019).

 

Adapun mengenai PR yang belum tuntas, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, diantaranya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik bagi Anggota DPR. Hal tersebut diperlukan mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengatur tentang tugas diplomasi anggota dewan.

 

“Tupoksi BURT memperjuangkan dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam cakupan UU MD3. Jadi yang diperjuangkan, misalnya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik untuk para Anggota DPR,” lanjutnya yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua BURT pada periode DPR RI sebelumnya.

 

Sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 37 disebutkan bahwa Paspor Diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

 

Selain Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan Lembaga Negara, pejabat setingkat menteri juga termasuk Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan ‘paspor hitam’. “(Paspor diplomatik) Itu di MD3 sudah ada, cuma belum berjalan, ini PR kita. Tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan Komisi III dan Komisi I, jadi banyak sekali,” jelas Legislator daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

 

Sejumlah pekerjaan rumah lainnya, masih kata Agung, termasuk perlu ditingkatkannya pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi anggota dan karyawannya. “Selain peningkatan pengawasan Jamkestama VVIP yang diperuntukkan bagi anggota, kita juga perlu memastikan agar teman-teman pegawai juga mendapatkan BPJS baik Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diantaranya itu,” lanjut Agung.

 

Tidak hanya itu, perjuangan menuju Parlemen Modern yang mampu berdiri secara mandiri baik dari aspek anggaran dan segi kepegawaian juga turut menjadi ‘PR’ bersama. “Saya juga sudah usulkan kepada Ibu Ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani), bahwa kita perjuangkan menjadi mandiri anggaran dan mandiri kepegawaian. Ini menjadi PR, bukan hanya PR BURT, tapi juga PR kita sebagai DPR,” pungkasnya. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Novita : RS Azra Bogor Rekomended Bagi Anggota Dewan
08-02-2021 / B.U.R.T.
Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyatakan Rumah Sakit Azra di Bogor rekomended sebagai rumah sakit rujukan Asuransi Jasindo...
Evita Surprise Banyak Anggota Dewan Berobat di RS Azra Bogor
08-02-2021 / B.U.R.T.
Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty menyatakan surprise bahwa cukup banyak Anggota DPR RI Bersama keluarganya yang berobat ke...
Sejumlah RS ‘Provider’ Belum Layani Peserta Jamkestama dengan Baik
03-02-2021 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai sejumlah rumah sakit (RS) provider yang ditunjuk PT...
Upaya ‘Screening’ Covid-19 Secara Masif Harus Ditingkatkan
01-02-2021 / B.U.R.T.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia mengatakan, untuk mencegah penularan virus Covid-19, PT Jasindo melalui program...