Paspor Diplomatik Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih

31-10-2019 / B.U.R.T.

Pimpinan BURT. Foto : Geraldi/mr

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terpilih Periode 2019-2024 Agung Budi Santoso mengatakan masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) DPR RI yang masih belum tuntas pada periode sebelumnya. Tidak hanya memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan Anggota Dewan, menurutnya penguatan dari jajaran Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR RI juga diperlukan. 

 

“Banyak PR yang masih ada menjadi tanggungan kita, yang belum tuntas di periode lalu tentunya itu akan kita teruskan. Kita juga harus memperjuangkan aspirasi teman-teman, tidak hanya Anggota DPR tapi juga jajaran Kesetjenan, karena Setjen adalah supporting system,” kata Agung kepada Parlementaria, usai pelantikan Pimpinan BURT DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2019).

 

Adapun mengenai PR yang belum tuntas, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, diantaranya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik bagi Anggota DPR. Hal tersebut diperlukan mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengatur tentang tugas diplomasi anggota dewan.

 

“Tupoksi BURT memperjuangkan dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam cakupan UU MD3. Jadi yang diperjuangkan, misalnya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik untuk para Anggota DPR,” lanjutnya yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua BURT pada periode DPR RI sebelumnya.

 

Sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 37 disebutkan bahwa Paspor Diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

 

Selain Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan Lembaga Negara, pejabat setingkat menteri juga termasuk Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan ‘paspor hitam’. “(Paspor diplomatik) Itu di MD3 sudah ada, cuma belum berjalan, ini PR kita. Tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan Komisi III dan Komisi I, jadi banyak sekali,” jelas Legislator daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

 

Sejumlah pekerjaan rumah lainnya, masih kata Agung, termasuk perlu ditingkatkannya pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi anggota dan karyawannya. “Selain peningkatan pengawasan Jamkestama VVIP yang diperuntukkan bagi anggota, kita juga perlu memastikan agar teman-teman pegawai juga mendapatkan BPJS baik Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diantaranya itu,” lanjut Agung.

 

Tidak hanya itu, perjuangan menuju Parlemen Modern yang mampu berdiri secara mandiri baik dari aspek anggaran dan segi kepegawaian juga turut menjadi ‘PR’ bersama. “Saya juga sudah usulkan kepada Ibu Ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani), bahwa kita perjuangkan menjadi mandiri anggaran dan mandiri kepegawaian. Ini menjadi PR, bukan hanya PR BURT, tapi juga PR kita sebagai DPR,” pungkasnya. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BURT DPR Dorong Joumpa VIP Service Tingkatkan Jasa Layanan
05-10-2021 / B.U.R.T.
Penurunan level PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah berdampak pada peningkatan transportasi, terutama penerbangan. Mengingat syarat penerbangan adalah vaksin dan swab...
BURT DPR Nilai Pelayanan RS Grestelina Makassar Layak Layani Peserta Jamkestama
01-10-2021 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Evita Nursanti menilai Rumah Sakit (RS) Grestelina di Kota Makassar, Provinsi...
Indah Kurnia Harap Radjak Hospital Tetap Antisipasi Pandemi
28-09-2021 / B.U.R.T.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati mengatakan Radjak Hospital Purwakarta sebagai rumah sakit provider PT Jasindo...
BURT Kunjungi RS Provider Jamkestama di Purwakarta
28-09-2021 / B.U.R.T.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Radjak Hospital, Purwakarta, Jawa Barat. Wakil Ketua...