DPRD Kabupaten Banyuwangi Konsultasi Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

05-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi menerima DPRD Kabupaten Banyuwangi. Foto : Azka/mr

 

Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi mengatakan ketika memasuki periode baru, sudah seharusnya Anggota DPRD menyiapkan peraturan daerah terkait hal yang ingin diselesaikan dalam wadah payung hukum. Mengingat kebutuhan akan setiap daerah berbeda, sehingga peraturan yang dibuat pun disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.

 

“Tetapi memang sebagai DPRD periode baru, mereka akan mempersiapkan peraturan daerah terkait itu (Jaminan Kesehatan). Bagaimana misalnya di daerahnya di kabupaten banyuwangi itu jaminan kesehatan dan layanan bagi masyarakat miskin itu jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya usai menerima DPRD Kabupaten Banyuwangi, di Ruang Rapat Badan Keahlian, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

 

Pelaksana Tugas (Plt) BK DPR RI ini menyatakan bahwa berdasarkan pantauannya di beberapa daerah, sebagian besar pelayanan kesehatan dan jaminan sosialnya sudah lebih baik. Pemerintah di beberapa daerah ada yang menambahkan insentif berupa penambahan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sebelumnya juga sudah diberikan dari Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut secara tepat.

 

Selain itu, Indra juga berpendapat konsultasi yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi ini merupakan bentuk koordinasi antara DPRD dan DPR RI, mengingat program layanan kesehatan dan jaminan sosial merupakan program Pemerintah Pusat.

 

“BPJS itu kan lingkupnya nasional. Oleh karena itu, mereka ingin berkonsultasi dan mungkin seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut diambil dalam rapat-rapat di DPR RI, apakah DPR RI sudah menyuarakan permasalahan itu dalam rapat. Bagaimana respon dari pemerintah baik Menteri Kesehatan, maupun Direktur BPJS, atau Menteri Sosial, seperti itu,” katanya.

 

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi Mohamad Fadil sependapat, bahwa perlu adanya peraturan daerah yang dapat meng-cover permasalahan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, jika pihaknya (DPRD Banyuwangi) tidak memberanikan diri untuk mengambil langkah strategis, maka masyarakat Banyuwangi tidak akan mampu berdiri sendiri.

 

Beberapa persoalan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang dialami oleh masyarakat Banyuwangi, diantaranya minimnya tenaga kesehatan di puskesmas. “Pertama, pelayanan BPJS yang merupakan iuran perbulan. Tapi karena kesehatan adalah faktor kebutuhan, masyarakat sudah harus dibiaya-in, ini yang bagaimana? Padahal mereka menunggak. Kedua, harus ada rekruitment tenaga medis atau ahli untuk mentutupi kekuranagn di puskesmas atau rumah sakit,” tutupnya. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Publikasi Berita Perlu Ditunjang Foto Menarik
10-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti mendukung workshopfotografi bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurutnya, DPR RI...
Pengolahan ‘Big Data” Perlu Kecepatan dan Ketepatan
10-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaraninformasi yang semakin banyak, cepat dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan...
DPR RI Selalu Terbuka Terima Aspirasi untuk Sempurnakan Produk Legislasi
09-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja legislasi. Paradigma yang harus di kembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi adalah kualitas dari...
BK Setjen DPR Gali Masukan Terkait UU ASN dari Akademisi UB
05-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah masuk pembicaraan tingkat I. Salah satu isu penting...