Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Kebijakan Pemerintah Jangan Paradoks

05-11-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum menggembirakan. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, belanja Pemerintah, investasi, dan net ekspor malah dianggap seperti paradoks. Hal ini ia ungkapkan saat membahas evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan rencana kerja Kementerian Keuangan tahun anggaran 2020.

 

“Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi kita adalah dari konsumsi, sedangkan konsumsi berkaitan dengan daya beli masyarakat. Tapi kebijakan yang diterapkan pemerintah itu seperti paradoks, karena ketika konsumsi berpengaruh secara signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), justru daya beli masyarakat ditekan terus,” kata Anis di sela-sela Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama jajaran Kemenkeu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2019).

 

Kebijakan pemerintah yang disoroti Anis seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif tol, hingga kenaikan tarif listrik yang dinilai dapat menekan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat menurun, maka konsumsi akan menurun. Khawatirnya, jika hal ini kebijakan ini terus berlangsung tanpa adanya peninjauan kembali, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen tidak akan tercapai.

 

Tidak hanya itu, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L) masih belum terlihat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anis menilai masih besarnya anggaran belanja pegawai, bahkan paling banyak untuk belanja bansos. Padahal, dengan digencarkannya infrastruktur tentu akan membutuhkan modal dan investasi besar.

 

“Belum lagi investasi, apa lagi ini, yang dipengaruhi lingkungan global. Kita tahu lingkungan global sedang melemah semua, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat juga sedang melemah. Walau kita sudah memacu kemudahan investasi, tetapi karena kondisi tidak mendukung makanya investor juga masih wait and see,” tambahnya.

 

Selisih antara nilai ekspor dan impor, atau net ekspor, juga menjadi faktor yang disebutkan penting oleh legislator dapil DKI Jakarta I ini. Menurutnya, kebijakan Pemerintah selama ini hanya berkonsentrasi menekan impor, sedangkan ekspor tidak ditingkatkan. “Jadi kalau dilihat dari keempat indikatornya (pertumbuhan ekonomi), ini belum menjanjikan untuk bisa membaik kedepannya,” ujar Anis. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Berikan Catatan Atas Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Kemenkeu
12-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan atas kinerja pengelolaan anggaran dan kegiatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....
Hergun: PPN Sembako Korbankan Rakyat Kecil
12-06-2021 / KOMISI XI
Pemerintah dikabarkan berencana mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dua...
Komisi XI: Wacana Pajak Sembako Sakiti Rakyat
11-06-2021 / KOMISI XI
Rencana usulan Kementerian Keuangan menaikan tarif pajak dan mengenakan pajak atas sembako mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi XI...
Puteri Komarudin Nilai Rencana Pengenaan PPN Terhadap Sembako Perlu Ditinjau Kembali
11-06-2021 / KOMISI XI
Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok. Rencana tersebut dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan...