RUU Penyiaran dan RUU PDP Disepakati Masuk Prolegnas 2020

05-11-2019 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Naefuroji/mr

 

Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI untuk memasukkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Mengingat, dari aspek regulasi, sejauh ini masih belum ada aturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi dan digitalisasi penyiaran.

 

“Digitalisasi memang sesuatu yang harus kita hadapi secara cepat, termasuk digitalisasi penyiaran. Karena itu kerangka hukum dari penyiaran akan disegerakan dan menjadi fokus kerja DPR dan Pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di sela-sela Rapat Kerja dengan Menkominfo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

 

Meutya menuturkan, pada dasarnya digitalisasi penyiaran sudah mulai dijalankan dan merupakan keniscayaan. Karena digitalisasi merupakan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, Komisi I DPR RI mendorong pembahasan draf kedua RUU dilakukan secepatnya. “Apakah draf dari pemerintah lebih siap, silahkan. Ataukah draf DPR yang lebih siap, silahkan," jelasnya.

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kendati kedua RUU bukan salah satu RUU carry over dari periode sebelumnya, maka Pimpinan Komisi I DPR RI akan menanyakan sikap masing-masing fraksi. "Pembahasan akan dimulai dari awal, tentu sikap masing-masing anggota dan fraksi akan kita bahas bersama," imbuh legislator dapil Sumatera Utara I itu.

 

Sebelumnya, Johnny G. Plate dalam rapat perdananya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika memaparkan rencana kerja kementerian periode 2020-2024. Khusus di bidang legislasi,  Johnny mengungkapkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu regulasi prioritas yang didorong agar segera disahkan.

 

Menurutnya, dari 180 negara di dunia, 126 negara diantaranya sudah memiliki sistem perlindungan data. Hal ini jauh berbeda dengan Indonesia, di mana aturan terkait data pribadi masih tersebar di berbagai jenis beleid. "Untuk itu, perlu undang-undang yang dapat menampung semuanya dalam satu undang-undang,"  tuturnya kepada Komisi I DPR RI.

 

Sementara untuk revisi UU Penyiaran, Johnny juga berencana mempercepat prosesnya agar pembahasan RUU segera dilakukan. Apalagi, imigrasi dari analog ke digital secara simultan sudah mulai dilakukan sejumlah stasiun TV nasional. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Dukung Perubahan Pola Keuangan RS Bhakti Wira Tamtama Semarang Menjadi BLU
11-06-2021 / KOMISI I
Komisi I DPR RI mendukung langkah RS Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk merubah pengembangan pada bidang manajemen dan sumber daya...
Komisi I DPR RI Dukung Pemenuhan Kebutuhan RS Bhakti Wira Tamtama Semarang
11-06-2021 / KOMISI I
Komisi I DPR RI meminta, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, untuk memberikan daftar kebutuhan secara spesifik yang diperlukan, untuk...
Komisi I Minta LPP RRI dan TVRI Tingkatkan Kualitas
09-06-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I Hasbi Ansorymenegaskan bahwa RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan...
Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran
07-06-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul...