TKDD di Sulteng Masih Ada Masalah

13-11-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Ria/mr

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Banggar DPR RI mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sering bermasalah.

 

“TKDD yang didorong sesuai fungsinya ternyata masih banyak kendala. Misalnya, terkait dana transfer daerah yang sudah dianggarkan oleh Pemda, tapi tiba-tiba Kementerian Keuangan minta dikembalikan dengan alasan kelebihan transfer. Ini kan masalah yang akan berdampak ke masyarakat,” ungkap Cucun usai mendengarkan masukan terkait dengan permasalahan keuangan di Palu, Sulteng,  Senin (11/11/2019). 

 

Selain itu, Tim Banggar DPR RI juga menerima aduan tentang petunjuk teknis (Juknis) dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kerap diberikan di akhir penganggaran, sehingga menimbulkan polemik dalam penggunaan DAK tersebut. “Ini kan kacau, gimana mereka menggunakan anggaran kalau Juknis diberitahu di akhir penganggaran, ini semua akan kami bahas di Pusat,” tegasnya. 

 

Seyogyanya, TKDD dimanfatkan untuk merealisasikan peningkatkan kesejahteraan rakyat. “Peningatkan tranfer daerah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di Sulteng usai mengalami bencana alam,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

 

Selain itu, dalam pertemuan Tim Banggar menyampaikan target penerimaan pajak nasional dan tahun APBN 2019 diperkirakan tidak akan mecnapai target yang sudah ditentukan dalam APBN tahun 2019 sampai dengan akhir Oktober 2019 realisasi penerimaan pajak baru mencapai 63,75 persen dari target Rp 1,577 triliun, cukai baru mencapai 76 persen dari target penerimaan mencapai Rp 208,8 triiun. 

 

Untuk memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun 2019, Banggar DPR RI berharap Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Bea dan Cukai Sulteng mampu meningkatkann kinerja dalam membantu menghasilkan penerimaan negara di sektor perpajakan. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022...
Said Abdullah: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional...
Hadapi Tantangan ke Depan, Said Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,...
Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah...