Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan

13-11-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto : Andri/mr

 

 mengatakan kekerasan dan kerja paksa pada anak-anak Indonesia masih banyak terjadi di sejumlah wilayah. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus segera mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

 

“Saya ambil contoh belum lama ini di Riau pernah terjadi bully anak SMP yang dilakukan oleh seniornya, sehingga korban itu hidungnya mengalami luka. Jadi kekerasan pada anak ini tetap berjalan, bagaimana program Kementerian terkait dalam menyelesaikan ini agar tidak terjadi kembali,” tanya Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Achmad mengusulkan, KPPPA harus menyediakan psikolog pendamping  terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan ke depannya. “Kira-kira Kementerian terkait punya tidak solusi? Contohnya seperti menyediakan pendamping psikologi agar anak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mengalami gangguan kejiwaan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

 

Achmad berpendapat, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak Indonesia juga dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh orang tuanya. “Kita tahu wajib belajar kan 12 tahun, tapi masih banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian serius juga,” kata Achmad.

 

Legislator daerah pemilihan Riau I ini menilai KPPPA harus memberikan saksi yang berat bagi setiap orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya pada usia sekolah. “Solusi yang tepat juga Kementerian PPPA ini harus memberikan saksi bagi orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya kira-kira bisa atau tidak,” tegasnya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Tekankan Pentingnya Optimalisasi Kualitas Pendidik MAN
11-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengkritisi, dewasa ini madrasah cenderung menguatkan sektor infrastruktur seperti bangunan. Menurutnya hal...
Anggota DPR Apresiasi Pemanfaatan Dana SBSN oleh MAN 2 Tasikmalaya
11-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Jhohn Kenedy Azis mengapresiasi atas pemanfaatan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh MAN 2...
Lisda Hendrajoni: Negara Harus Hargai Pengabdian Para Honorer
11-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan, untuk menjadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), harus dilalui dengan berbagai...
Komisi VIII Pastikan Progres Pembangunan Asrama Haji Indramayu Berjalan Baik
11-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Indramayu masih tetap berlangsung meskipun pandemi...