Dimyati Soroti 5 Poin Renstra Kejagung

13-11-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti 5 poin yang harus diperhatikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra)-nya, salah satunya adalah perubahan paradigma penanganan perkara. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejagung RI baru-baru ini.

 

Selain perubahan paradigma penangan perkara, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam  Renstra Kejagung, antara lain perbaikan sistem pemberantasan korupsi, peningkatan profesionalitas SDM, penyelamatan aset, serta pemanfaatan sarana informasi dan teknologi.

 

“Dari rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung, kita menekankan lima poin yang kemungkinan besar menjadi renstra Kejaksaan Agung. Kelima poin tersebut, kita tekankan pada Kejaksaan Agung dalam Renstranya,” tandas legislator dapil Banten I dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (13/11/2019).

 

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan 8 fokus yang akan diprioritaskan selama menjabat sebagai Jaksa Agung. “Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidanakan perilaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistemagar tidak terulang lagi," kata Burhanuddin.

 

Burhanuddin mengatakan akan menginstruksikan para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengawasi peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi. Ia pun menyinggung aset yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Kedua, terhadap beberapa perda yang menghambat perizinan investasi maka saya telah menginstruksikan kepada para Kajati untuk memonitor keberadaan perda-perda tersebut," ujar Burhanuddin. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pasal Penyerangan Terhadap Martabat Presiden Hendaknya Tak Tabrak Putusan MK
09-06-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang...
Rano Alfath Minta Polri Utamakan Kemanusian dalam Penegakan Hukum
08-06-2021 / KOMISI III
Pendekatan humanis merupakan salah satu janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam program Presisi, namun tetap tegas, profesional, dan berkeadilan dalam...
Komisi III Bahas Anggaran Polri, Kejagung, dan Kemenkumham
07-06-2021 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum...
Alokasi Anggaran untuk Kinerja Legislasi di Ditjen Perundang-undangan Perlu Dimaksimalkan
07-06-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan alokasi anggaran...