Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

14-11-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto : Ria/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi.  Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

 

“Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019. Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11/2019).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, persoalan tersebut diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik. “Beberapa rilis lembaga dunia tentang daya saing ekonomi, tidak menempatkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi," jelas.

 

Di sisi lain, ekonomi terus bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, sehingga aktvitas produktif cenderung terbatas. “Saya khawatir bahwa kondisi ketenagakerjaan ini terus memburuk. Menurut data BPS jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2019 hanya 126,51 juta yang turun dari 129,36 juta pada Februari 2019. Artinya, ada 2,85 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan selama 6 bulan terakhir," katanya.

 

Ecky menambahkan bahwa, situasi ketenagakerjaan semakin rumit karena daya saing sumber daya manusia belum cukup prima. “Tantangan itu meningkat, karena penetrasi teknologi dan revolusi industri 4.0 yang memaksa tenaga kerja untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, di tengah-tengah pendidikan yang masih rendah dan kondisi lingkungan ekonomi belum kondusif,” pungkas politisi dapil Jawa Barat ini. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hergun: BPUM Banyak Salah Sasaran
25-06-2021 / KOMISI XI
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukam ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun....
Bahas PHLN bersama Bappenas, Anggota DPR Tekankan Pentingnya Kualitas Perencanaan
24-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya kualitas perencanaan terhadap kegiatan yang akan didanai melalui Pinjaman dan...
Anis Byarwati: Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan
24-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan tentang persoalan utama utang Indonesia. Catatan pertama, menurut Anis, persoalan...
Hafisz Tohir: Utang Pemerintah Sudah Lampu Merah
24-06-2021 / KOMISI XI
Hasil laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rapat Paripurna lalu, terungkap utang...