Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM

12-12-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini. Foto : Runi/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bidang makanan dan minuman di wilayah Jawa Timur, akibat adanya aturan mengenai izin label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia meminta agar perizinan produk-produk UMKM lebih dipermudah.

 

“Hal ini penting, karena orientasi UMKM di Jawa Timur tidak hanya mensuplai kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah banyak diekpor keluar negeri. Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (8/12/2019).

 

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika izin dari produk hasil pelaku UMKM dipersulit, maka mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain dan jika melanggar produk yang dikirim dianggap produk ilegal. “Saya kira harus ada kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya

 

Jatim juga dikenal dengan pusat industri tembakau yang kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, walaupun Pemerintah hampir setiap tahun menaikan pajak cukai. “Saya berharap kenaikan pajak cukai yang nyaris tiap tahun naik bisa dipertimbangkan. Karena akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat di Jawa Timur, khususnya bagi petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau,” pesan legislator dapil Jatim VIII itu. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai Target 5,3 Persen
20-05-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimis Indonesia dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3-5,9 persen pada...
Banggar Minta ‘Candu’ terhadap Dolar Amerika Dikurangi dalam Transaksi Internasional
19-05-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mengurangi ‘candu’ terhadap dolar Amerika Serikat dikurangi, khususnya dalam...
Banggar Terima Rekomendasi Apeksi, Pertimbangkan Kembali Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah
06-04-2022 / BADAN ANGGARAN
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah...
Said Abdulah Minta Pemerintah Amankan Stok Berbagai Komoditas
15-03-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi kelangkaan minyak bumi dengan mengamankan pasokan stok dari negara-negara...