Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM

12-12-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini. Foto : Runi/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bidang makanan dan minuman di wilayah Jawa Timur, akibat adanya aturan mengenai izin label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia meminta agar perizinan produk-produk UMKM lebih dipermudah.

 

“Hal ini penting, karena orientasi UMKM di Jawa Timur tidak hanya mensuplai kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah banyak diekpor keluar negeri. Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (8/12/2019).

 

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika izin dari produk hasil pelaku UMKM dipersulit, maka mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain dan jika melanggar produk yang dikirim dianggap produk ilegal. “Saya kira harus ada kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya

 

Jatim juga dikenal dengan pusat industri tembakau yang kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, walaupun Pemerintah hampir setiap tahun menaikan pajak cukai. “Saya berharap kenaikan pajak cukai yang nyaris tiap tahun naik bisa dipertimbangkan. Karena akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat di Jawa Timur, khususnya bagi petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau,” pesan legislator dapil Jatim VIII itu. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jadi Beban Moral, Utang Negara Harus Dikelola dengan Tanggung Jawab
27-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyampaikan bahwa utang yang dianggap menjadi beban moral negara, memiliki...
Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022...
Said Abdullah: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional...
Hadapi Tantangan ke Depan, Said Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,...