Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM

12-12-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini. Foto : Runi/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bidang makanan dan minuman di wilayah Jawa Timur, akibat adanya aturan mengenai izin label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia meminta agar perizinan produk-produk UMKM lebih dipermudah.

 

“Hal ini penting, karena orientasi UMKM di Jawa Timur tidak hanya mensuplai kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah banyak diekpor keluar negeri. Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (8/12/2019).

 

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika izin dari produk hasil pelaku UMKM dipersulit, maka mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain dan jika melanggar produk yang dikirim dianggap produk ilegal. “Saya kira harus ada kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya

 

Jatim juga dikenal dengan pusat industri tembakau yang kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, walaupun Pemerintah hampir setiap tahun menaikan pajak cukai. “Saya berharap kenaikan pajak cukai yang nyaris tiap tahun naik bisa dipertimbangkan. Karena akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat di Jawa Timur, khususnya bagi petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau,” pesan legislator dapil Jatim VIII itu. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...