Perlu Mitigasi Hadapi Resesi Ekonomi Global

21-12-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Arief/mr

 

Pemerintah Indonesia perlu melakukan mitigasi menghadapi resesi ekonomi global tahun 2020. Perlambatan ekonomi dunia dan melesetnya angka pertumbuhan ekonomi nasional 2019-III sebesar 5,02 persen jadi sinyal agar pemerintah berhati-hati mengelola strategi ekonomi. Nyaris seluruh negara maju juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya masing-masing.

 

Perlambatan ekonomi global masih terus berlanjut. Belum lagi gejolak perang dagang AS-China terus mendistorsi permintaan ekspor terutama ekspor komoditas. Sinyalemen resesi ini diprediksi akan cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan Menciutnya angka pertumbuhan ekonomi adalah sinyal adanya perlambatan.

 

“Menurut Bank Dunia ini disebabkan ketidakpastian ekonomi global, termasuk perang dagang AS-China, masalah Brexit yang tak kunjung usai, perang dagang Korea Selatan-China,8 hingga Isu penggulingan Presiden AS Donald Trump yang digulirkan Kongres AS kian menambah faktor ketidakpastian dan terus menekan perekonomian global," ungkap Heri dalam rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (21/12/2019).

 

Kewaspadaan jadi keniscayaan tahun 2020 yang dibayangi resesi. Apalagi Indonesia sedang dihadapkan pada lemahnya daya saing, kemiskinan, ketimpangan, dan sempitnya lapangan kerja. Tanpa pengelolaan yang baik, nasib ekonomi Indonesia dipertaruhkan di 2020. Defesit APBN 2019 juga jadi perhatian serius. Pada 2019 defisit melebar menjadi lebih dari 2,2 persen akibat perlambatan ekonomi. 

 

“Angka yang melenceng cukup jauh dari target sekitar 1,8 persen. Tanpa pengelolaan yang baik, bukan mustahil defisit melebar mendekati 3 persen yang menjadi batas maksimal yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, mengingat laporan realisasi anggaran masih menggunakan cashbase," ungkap Heri.

 

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual (metode akuntansi yang mencatat penerimaan dan pengeluaran saat transaksi terjadi). Pemerintah perlu secara terbuka menegaskan sebetulnya berapa angka defisit APBN. Ini penting untuk melahirkan kepercayaan dan kredibilitas. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...