Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tambah Beban APBD

17-01-2020 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan APKASI, APEKSI, ADEKSI, ARDSI, ARSADA, dan PERSI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto : Azka/Man

 

 

Berlakuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menimbulkan keresahan pada Pemerintah Daerah. Pasalnya, dengan adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan, beban APBD meningkat hampir hampir dua kali lipat. 

 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh  Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARDSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

 

"Dalam BPJS itu ada peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayar bukan hanya dari APBN tetapi juga dari APBD. Ini sangat membebankan karena Anggaran sudah diketok sebelum adanya kenaian iuran, otomatis APBD yang ada saat ini tidak bisa meng-cover kenaikan iuran tersebut," ungkap politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Ninik ini.

 

Selain itu, lanjut Ninik, yang juga meresahkan Pemerintah Daerah ialah peraturan BPJS terkait pemberhentian secara otomatis jika peserta tidak membayar dalam waktu dua bulan. "Ini menjadi polemik di daerah. Untuk itu seluruh aspirasi yang diberikan dari para Pejabat Daerah dan Asosiasi Pelayanan Kesehatan akan kami sampaikan  ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan saat rapat kerja," tegasnya.

 

Sebelumnya,  Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan, mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengatakan, adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini semakin membebani anggaran pemerintah daerah. Karena akan mengurangi porsi anggaran lain dan secara tidak langsung pembangunan dan pelayanan masyarakat di sektor lainnya akan terganggu. 

 

“Terhadap permasalahan ini, APKESI memberikan saran kepada Komisi IX DPR RI  agar dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS ini. Perlu dilakukan perbaikan sistem manajemen BPJS Kesehatan dan peningkatan layanan terutama pelayanan kesehatan yang ada di kelas bawah, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan,” ujar Hendra. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Tinjau Persiapan Pelayanan Kesehatan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya
26-05-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meninjau Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Tahun...
Komisi IX Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan JCH di Embarkasi Makassar
26-05-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meninjau persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan ibadah haji di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi IX...
Waspada Cacar Monyet, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Antisipatif
24-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasif sejak dini mengatasi penyebaran penyebaran cacar monyet...
Tak Menyangka Nakes Puskesmas 70 Persen Non-ASN, Legislator Dorong Proses Pendataan yang Lebih Baik
24-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto tak menyangka dengan informasi faktual bahwa tenaga Puskesmas di Indonesia, baik tenaga kesehatan (nakes)...