Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus

22-01-2020 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu. Foto : Runi/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang digelontorkan negara kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Pemerintah bisa betul-betul mengambil sikap melanjutkan atau menghentikan dana Otsus.

 

“Memang ada rasionalitas dan ada kelemahannya. Di sinilah kita harus mencari jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita berharap dalam pembahasan ini kita libatkan para Guru Besar yang melakukan kajian-kajian, khususnya terkait dengan bagaimana pola distribusi keuangan negara ini ,” kata Syaikhu usai mendengarkan masukan-masukan dari Profesor dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN), Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020).

 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika Papua tak mendapat dana Otsus, maka akan kesulitan untuk membangun infrastruktur, mensejahterakan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari formulasi dari dana yang bisa disediakan Pemerintah, dari sejumlah kementerian yang bersangkutan. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang infrastruktur.

 

Syaikhu menambahkan, pertemuan ini dalam rangka percepatan pelaksanaan Otsus di masing-masing daerah, sehingga otonomi tidak memunculkan sikap egosentris kedaerahan. “Saya sampaikan kepada Profesor dan Guru Besar, apakah memungkinkan jika sekiranya ada mandatori dari undang-undang bahwa satu daerah itu bisa dilakukan sister provinces dengan daerah lain. Misalnya DKI Jakarta dari sisi keuangan memang punya banyak kemampuan, tetapi wilayahnya kecil. Apakah itu bisa kemudian di-sisterprovinces-kan dengan Papua. Sehingga akan ada pemerataan di setiap daerah satu sama lain akan lebih cepat,” jelasnya. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...