RUU Omnibus Law Perpajakan Harus Berikan ‘Privilege’ pada Pengusaha Domestik

03-02-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari saat RDPU Banggar DPR RI dengan Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Naifuroji/Man

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan harus memberikan privilege kepada pengusaha domestik. RUU tersebut nantinya wajib diperjuangkan dengan berisikan regulasi yang berpihak kepada pelaku-pelaku industri dalam negeri. Sebagaimana diketahui, daya saing dari perusahaan-perusahaan nasional saat ini belum setara dengan yang ada dari luar negeri.

 

Pemaparan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan menghadirkan narasumber Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani. Adapun rapat digelar dengan tema ‘Respon Dunia Usaha Terhadap Rencana Omnibus Law dan Kebijakan Perpajakan Tahun 2020’, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

 

“Yang ingin saya sampaikan justru di sini adalah bagaimana keberpihakan kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memproteksi pelaku-pelaku industri dalam negeri. Tidak mungkin apabila kita memberikan porsi yang sama antara pelaku usaha domestik dengan yang dari luar. Kita tahu, bahwa daya saing dari perusahaan-perusahaan domestik belum equal dengan yang ada dari luar. Meskipun, mereka memberikan investasi yang begitu banyak kepada kita,” ujar Ratna.

 

Politisi Fraksi PKB ini menyampaikan keprihatinannya mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang disampaikan Ketua APINDO, Hariyadi. Di mana, kenaikannya mencapai sebesar 130 persen. Namum demikian, ia sepakat apabila pemberlakuan kenaikan itu diterapkan kepada pajak hiburan.

 

“Karena, kondisi ekonomi bangsa kita hari ini memang sedang tidak baik. Tapi, kalau misalnya itu berlaku untuk pajak hiburan, saya sepakat. Karena apa? Saat kita bicara mengenai hiburan itu sudah merupakan kebutuhan sekunder bahkan tersier. Jadi, orang yang mengakses itu hanya yang memiliki kemampuan lebih. Jadi, it’s okay lah pajak hiburan yang dinaikkan. Tapi tolong PBB ini jangan naik,” tandas legislator dapil Jawa Timur IX tersebut. (pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
10-05-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk...
Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat
27-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan...
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...