Dana Otsus Harus Bermuara pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

10-02-2020 / B.A.K.N.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan saat rapat konsultasi dengan BPK RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Andri

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan bahwa pelaksanaan dana Otonomi Khusus (Otsus) semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Marwan dalam rapat kerja BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

 

“Bagaimana ke depan, kami bisa membuat langkah-langkah yang bisa di rekomendasikan oleh BAKN DPR RI supaya pelaksanaan dana Otonomi Khusus (Otsus), baik di Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, maupun dana keistimewaan di Yogyakarta, semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Marwan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Soepratikno menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu apakah BPK pernah membuat kajian sekaligus usulan, misalnya tentang mekanisme penyaluran Dana Otsus. “Karena banyak usulan yang meminta agar penyaluran dana tersebut tidak perlu melalui pemerintah provinsi, supaya termin pencairan yang terlambat itu tidak semakin terlambat, karena dipersulit ditingkat provinsi,” ucap Hendrawan.

 

Selain itu menurutnya, program-program pembangunan yang ada memang didesain untuk selalu terlambat. “Kalau desainnya saja sudah terlambat, maka efektifitas atau kinerja dari Otsus ini memang rendah. Kita bisa usul kepada Menteri Keuangan, mekanisme yang baru atau termin-termin yang sesuai dengan skema kepentingan kita,” tuturnya.

 

Ia menegaskan, semakin hari Pemerintah Daerah semakin tergantung dengan Dana Otsus ini. Dana yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suplemen atau vitamin akseleratif, lama kelamaan dijadikan sebagai andalan. Itu sebabnya komentar-komentar yang muncul di daerah meminta agar Dana Otsus itu tidak dihentikan. “Ada kesan kuat dana ini dipersepsikan oleh elit politik disana sebagai cost of integrations. Kalau persepsi ini tidak berubah maka akan sama dengan dana aspirasi,” tukas Hendrawan.

 

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2019 minus 15,72 persen. Sedangkan pertambangan dan penggalian turun minus 43,21 persen. Begitu pula dengan ekspor Papua yang juga mengalami penurunan. “Kalau data ini ditambahkan dengan apa yang disampaikan BPK, maka akan menjadi malapetaka. Bagaimana sebuah provinsi suatu negara dengan kekayaan resources yang luar biasa bisa amburadul seperti ini. Kalau diukur dengan ratio-ratio yang ada, maka bisa dikatakan (Dana Otsus) ini gagal,” tegasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...