Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas

10-02-2020 / B.A.K.N.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi saat rapat konsultasi dengan BPK RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)  yang selama ini dilaksanakan, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah penerimanya. Namun demi kestabilan politik, Dana Otsus tetap perlu diberikan, dengan syarat skema ada aturan yang jelas terhadap skema pemberian dan penggunaannya.

 

“Kami sedikit menduga, Dana Otsus yang kita berikan saat ini bisa menguap kemana-mana. Dana Otsus yang kita berikan, khususnya ke beberapa daerah diluar Yogyakarta, sampai saat ini hampir dijadikan sebagai bagian dari bargaining politik. Pada setiap hampir berakhirnya pemberian Dana Otsus mulai mereka mengancam dan memberikan warning, ingin merdeka dan sebagainya,” kata Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

 

Undang-Undang Otsus berakhir tahun 2021, lanjutnya,  oleh karenanya di tahun 2020 ini Undang-Undang tentang Dana Otsus itu harus bisa diselesaikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak. “Kami melihat bahwa  demi keutuhan NKRI dan juga stabilitas politik, kami berpikir bahwa Dana Otsus itu tetap wajib diberikan. Namun skemanya harus lebih mendetil lagi,” tandasnya.

 

Bambang menyampaikan, mungkin di Undang-Undang Otsus yang akan datang harus ada aturan yang mengatur skema pemberian dan penggunaannya. Misalnya harus dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya.

 

“Dan setiap tahun sebelum pemberian Dana Otsus dilakukan, Pemerintah Daerah penerima Dana Otsus tersebut wajib memberikan semacam E-Planning dalam jangka tahunan, minimal 2 tahun sebelum pelaksanaan penganggaran dana tersebut,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...