Anggota DPR Kritisi Target Pajak 2019 yang Tak Tercapai

10-02-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bertu Merlas saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Pakar Ekonomi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Umar/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bertu Merlas mengeluhkan target pajak tahun 2019 yang tak sesuai dengan rencana. Padahal menurutnya, DPR RI telah memberikan banyak cara untuk peningkatan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, namun tetap saja penerimaan negara dari pajak masih saja di bawah target.

 

Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4 persen dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu, ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019.  

 

"Alasannya banyak, seperti tahun 2019 kemarin alasannya perang dagang. Ada alasannya lagi ekonomi global, sehingga target pajak tidak tercapai," keluh Bertu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Pakar Ekonomi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

 

Menurutnya Dirjen Pajak selalu berkilah terkait dengan melesatnya target pajak. Padahal tax amnesty telah digulirkan, Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk bisa melihat rekening wajib pajak WNI yang di atas satu miliar di luar negeri juga telah dilakukan.

 

"Semua kita kasih lah, tapi pajak tak tercapai-capai.  Selama saya lima tahun saya di Komisi XI, tak pernah tercapai sampai 90 persen, cuma berkutat di 82, 84 persen. Saya kira itu angka-angka mepet dari target minimal, 80 persen dipaksa jadi 82 persen," ungkap Bertu.


Dalam RDPU tersebut, Banggar bersama Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo dan Diretur Eksekutif Tax Center Danny Darussalam, membahas soal Prospek Penerimaan Sektor Perpajakan Tahun 2020 Pasca Tidak Terpenuhinya Target Tahun 2019. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022...
Said Abdullah: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional...
Hadapi Tantangan ke Depan, Said Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,...
Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah...