Baleg DPR Undang Ahli Bahas RUU PHIP

11-02-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Dyah Pitaloka saat memimpin rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Foto : Umar/Man

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang dua ahli untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (RUU PHIP). RUU ini dipandang urgen sebagai dasar bernegara ke depan. Kelak, banyak Undang-Undang (UU) bersentuhan dengan RUU yang diusulkan Dewan pada 19 Desember 2019 ini.

 

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Dyah Pitaloka itu menghadirkan pakar hukum Jimly Asshiddiqie dan Deputi Kajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aji Samekto, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Dalam rapat tersebut, Baleg mendengarkan lebih banyak penjelasan dua pakar yang diundangnya. Jimly yang Anggota DPD RI ini mengatakan, RUU PHIP harus menjelaskan posisi BPIP.

 

“Sebetulnya sebelum BPIP berdiri, saya sudah sampaikan supaya BPIP itu diberi juga kewenangan, bukan hanya untuk menggelar pendidikan dan indoktrinasi seperti zaman ORBA, tapi juga punya kewenangan untuk penataan desain sistem hukum negara berdasarkan Pancasila,” jelas Jimly. BPIP kelak bisa menjadi badan pengevaluasi berbagai UU yang dihasilkan Pemerintah dan DPR RI.

 

Bila ada kekeliruan dalam penyusunan UU, BPIP bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK.) Ide ini, harap Jimly, bisa dituangkan dalam RUU PHIP. “Kita harus memperkuat mekanisme judicial review di MA. Caranya ini ada lembaga yang diberi legal standing untuk mengajukannya ke MA,” lanjut Jimly.

 

Jimly berharap, setiap lembaga akan berhati-hati dalam merancang UU, karena harus memperhatikan Pancasila dan UUD 1945. Nilai dan dasar hukum dalam Pancasila maupun UUD 1945 jadi rujukan utama yang tidak boleh dilanggar. “Dengan begitu, Pancasila sebelum masuk menjadi public policy yang dituangkan dalam bentuk hukum berupa UU, ada mekanismenya yang membuat semua orang harus berhati-hati,” tandasnya.

 

Sementara Aji Samekto mengapresiasi usul pembahasan RUU PHIP ini. Ada banyak alasan mengapa RUU ini penting dibahas. Aji, menjelaskan, setidaknya ada empat alasan, yaitu alasan historis, alasan filosofis, alasan juridis, dan alasan sosiologis. “Alasan filosofi, yaitu Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil pengalaman fakta dan pengalaman akal bangsa Indonesia,” katanya berargumen. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Daerah Berharap RUU Larangan Minuman Beralkohol Berubah Menjadi RUU Pengaturan Minuman Beralkohol
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa mengatakan, setiap daerah mempunyai tradisi untuk menjual atau mengonsumsi minuman beralkohol. Oleh...
RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Memperlancar Proses Investasi
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa membantu dalam...
Sosialisasi Prolegnas, Darori Wonodipuro: Baleg Pahami Aspirasi Masyarakat Sumut
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro memahami aspirasi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) terkait minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur...
RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas)...