Sulit Ukur Efektifitas TKDD

19-02-2020 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Foto : Umar/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa memang sulit untuk mengukur efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal tersebut dikemukakan Said dalam agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan para pakar yang membahas tentang dampak transfer ke daerah dan dana desa dalam mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.

 

“Jujur saja, selama ini kita belum mampu mengukur efektifitas TKDD. Bahkan pemerintah sendiri mengakui, untuk infrastruktur hanya sebesar 1,5 persen dari Pinjaman Dana Daerah (PDD) dan itupun tidak menghitung TKDD. Hal itu dikarenakan betapa sulitnya mengukur transfer keuangan dana daerah dan desa tersebut,” ucap Said di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

Said menyampaikan, kehadiran para pakar sebagai narasumber diharapkan dapat menambah pengetahuan Anggota Dewan dan pada akhirnya mampu memberikan respon yang positif ketika nanti melakukan pembahasan pendahuluan dengan pemerintah pada RAPBN 2021.

 

“Sangat detail apa yang disampaikan dalam RDPU kali ini. Memang jujur saja, kalau melihat struktur APBD kita itu didaerah-daerah, rata-rata 78 persen habis hanya untuk belanja pegawai, belanja barang, dan sebagainya. Sisanya rakyat hanya dapat sampahnya. Ini problem kita bersama,” tandasnya.

 

Bahkan ada kecenderungan untuk mengejar PAD bukan dari sumber-sumber investasi, tambahnya.  “Lucunya daerah-daerah membuat zonasi-zonasi baru, NJOP tanah yang harganya Rp 2 juta dinaikan menjadi Rp 4 juta. Akibatnya sulit investasi untuk masuk. Siapa yang mau masuk kalau harga tanah Rp 2 juta dihargai Rp 3,5 juta. Apalagi proses perizinannya lebih rigit lagi berhadapan dengan pemerintah daerah,” ungkap Said.

 

Sementara itu, Hefrizal Handra sebagai salah satu narasumber yang hadir juga mengakui bahwa memang sulit untuk mengukur efektifitas TKDD tersebut. “Meskipun begitu paling tidak kita bisa mencoba untuk melihat dampaknya,” tuturnya.

 

Ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Hefrizal dalam rapat tersebut, diantaranya yaitu belanja negara dan transfer ke daerah dalam jumlah nominal memang mengingkat. Namun secara gradual mengalami penurunan kekuatan untuk melayani ekonomi negara dan daerah.

 

Pergeseran distribusi TKDD dari wilayah barat ke timur tidak menggeser distribusi ekonomi wilayah. Efektifitas TKDD untuk perbaikan layanan publik di daerah terlihat dari perbaikan indikator layanan publik dan penurunan kemiskinan, dan ketimpangan layanan publik antar daerah juga mengalami penurunan.

 

“Dana desa belum sepenuhnya efektif untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah besarnya faktor alokasi dasar (bagi rata), dan kecilnya pengaruh variabel kemiskinan dalam formula,” pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa-Bali
14-07-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat...
Ratna Juwita Minta Kemenkeu Kawal Sektor-sektor Terdampak Pandemi
13-07-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi,...
Legislator Usul Siapkan Skema Pajak ‘E-commerce’
13-07-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita merespon usulan pengembangan pajak dalam sektor E-commerce. Menurutnya, meski di tengah tingginyashadowekonomi,...
Ibas minta Kemenkeu Temukan Terobosan terkait Kebijakan Pajak
13-07-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil KetuaBadan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menemukan terobosan yang ouside of the...