Komisi X Bahas Persiapan DAK Tahun 2020 dengan Menpora

20-02-2020 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Foto: Jaka/Od

 

Dalam agenda rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan bahwa ada 4 hal pokok yang menjadi topik utama pembahasan, yakni persiapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020, masukkan revisi undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), persiapan Olimpiade Tokyo tahun 2020, dan persiapan pelaksanaan kejurnas untuk cabor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020 di Papua.

 

"Terkait persiapan pelaksanaan DAK tahun 2020, sebagaimana tertuang pada APBN tahun 2019, Kemenpora RI mendapatkan DAK fisik reguler 2019 untuk  GOR (Gelanggang Olahraga) tipe B sebesar  600 miliar rupiah yang digunakan untuk 40 titik kabupaten kota di seluruh Indonesia,” ucap Syaiful Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

Sementara untuk APBN Tahun 2020 ini, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI telah menyetujui anggaran dana alokasi khusus reguler untuk pembangunan GOR tipe B sebesar Rp 450 miliar yang digunakan untuk 30 titik kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

 

Oleh karena itu, pada Rapat Kerja kali ini Komisi X meminta  Menpora menyampaikan perencanaan pengelolaan dan kegiatan DAK fisik Tahun 2020 tersebut dengan mengkompilasikan pelaksanaan DAK reguler tahun 2019.

 

Selain itu, Komisi X juga meminta masukan terkait revisi UU SKN. "Sebagaimana kita ketahui DPR RI telah menetapkan daftar RUU Prolegnas tahun 2020-2024, di mana Komisi X mengusulkan 2 RUU untuk dibahas tahun 2020 ini. yaitu perubahan undang-undang tentang sisdiknas dan perubahan atas undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," terangnya.

 

Ia menyampaikan beberapa catatan urgensi terkait revisi UU SKN, antara lain mengenai layanan penyelesaian sengketa olahraga yang belum terintegrasi, penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase yang belum efektif menyelesaikan sengketa dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi yaitu Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.

 

"Selain itu ada juga usulan untuk mempersatukan kembali KOI dan KONI dalam rangka efektivitas kinerja bidang olahraga," ujar politisi Fraksi PKB itu.

 

Catatan lainnya yaitu mengenai olahraga rekreasi dan industri olahraga sebagai salah satu pilar keolahragaan nasional belum mendapatkan kedudukan yang kuat dalam UU SKN. "Istilah atau frase mengenai pengaturan olahraga terhadap penyandang disabilitas dalam materi muatan UU SKN dan peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," tandas Syaiful Huda.

 

Dikatakannya, Komisi X juga memandang perlu adanya pengaturan mengenai National Paralympic Committee di dalam Sistem Keolahragaan Nasional. "Perubahan UU SKN ini masih perlu diperkaya kembali agar sesuai dengan kebutuhan kepentingan olahraga nasional," ungkapnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Regulasi Atur PTN-BH Agar Tetap Berkualitas
01-10-2022 / KOMISI X
Di tengah semangat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendorong semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN Badan Hukum...
Komisi X Minta Penerintah Lebih Perhatikan PTS
01-10-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Syamsul Luthfi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar dapat...
Perguruan Tinggi Keluhkan Beban Biaya Akreditasi, Komisi X: Kebijakan Akreditasi Perlu Dievaluasi Kembali
01-10-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang akreditasi. Hal ini mengingat adanya keluhan...
Komisi X: PTS Perlu Dapat Perhatian Serius Dari Seluruh Pihak
30-09-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu mendapat perhatian yang...