Anggota DPR Dorong Kementerian PPPA Bentuk Satker Ketahanan Keluarga

20-02-2020 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto : Umar/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maupun instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap isu perlindungan anak dan keluarga harus bersinergi dan tidak boleh bekerja secara terpisah (parsialistik).

 

"Perlu kerja kolektif yang terkoordinasi antar lembaga sehingga menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, KPPPA juga perlu diperkuat dengan membentuk Satker Deputi Bidang Ketahanan Keluarga agar kinerja kementerian lebih optimal," tegas Bukhori dalam keterangan pers nya, Kamis (20/2/2020).

 

Ia mengungkapkan, perilaku penyimpangan moral dan seksual pada anak, pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pornografi, dan bentuk kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebenarnya bermuara dari keluarga. Menurutnya angka dari kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pada dasarnya, ketahanan keluarga Indonesia yang masih rapuh adalah muara dari permasalahan yang melibatkan anak dan keluarga,” ujar Bukhori.

 

Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang dirilis KPAI tahun 2019, kasus pelanggaran hak anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terjadi sebanyak 4.579 kasus bertambah menjadi 4.885 kasus pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus disusul dengan kasus terkait dengan keluarga yang mencapai 857 kasus. 

 

"Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Di mana jenis kekerasan yang paling menonjol adalah KDRT, dengan angka mencapai 9.637 kasus," ungkap politisi Fraksi PKS itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hasbi Jayabaya Tekankan Transparansi Informasi Pengelolaan Anggaran Haji
24-05-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menjelaskan, secara riil, Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1443H/2022M adalah sebesar Rp81.047.000....
Maman Soroti Sinkronisasi Siskohat dengan PeduliLindungi
24-05-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti sinkronisasi data vaksinasi calon jemaah haji diSistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)...
Komisi VIII Pastikan Kesiapan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji di Jabar
24-05-2022 / KOMISI VIII
Jawa Barat merupakan provinsi dengan pengirim calon jemaah haji terbesar di Indonesia. Tak kurang dari 17 ribu jemaah akan diberangkatkan...
Komisi VIII Tinjau Persiapan Ibadah Haji Tahun 2022 di Sumut
24-05-2022 / KOMISI VIII
Pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan untuk memberangkatkan calon jemaah haji setelah dua tahun berturut-turut tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Namun,...