Anggota DPR Dorong Kementerian PPPA Bentuk Satker Ketahanan Keluarga

20-02-2020 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto : Umar/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maupun instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap isu perlindungan anak dan keluarga harus bersinergi dan tidak boleh bekerja secara terpisah (parsialistik).

 

"Perlu kerja kolektif yang terkoordinasi antar lembaga sehingga menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, KPPPA juga perlu diperkuat dengan membentuk Satker Deputi Bidang Ketahanan Keluarga agar kinerja kementerian lebih optimal," tegas Bukhori dalam keterangan pers nya, Kamis (20/2/2020).

 

Ia mengungkapkan, perilaku penyimpangan moral dan seksual pada anak, pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pornografi, dan bentuk kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebenarnya bermuara dari keluarga. Menurutnya angka dari kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pada dasarnya, ketahanan keluarga Indonesia yang masih rapuh adalah muara dari permasalahan yang melibatkan anak dan keluarga,” ujar Bukhori.

 

Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang dirilis KPAI tahun 2019, kasus pelanggaran hak anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terjadi sebanyak 4.579 kasus bertambah menjadi 4.885 kasus pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus disusul dengan kasus terkait dengan keluarga yang mencapai 857 kasus. 

 

"Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Di mana jenis kekerasan yang paling menonjol adalah KDRT, dengan angka mencapai 9.637 kasus," ungkap politisi Fraksi PKS itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ashabul Kahfi: BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat
07-02-2023 / KOMISI VIII
Sampai saat ini pemerintah dan DPR RI belum menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2023. Pemerintah mengusulkan BIPIH kisaran...
Kemenag Harus Buat Regulasi Cegah Kekerasan Terhadap Anak
02-02-2023 / KOMISI VIII
Kementerian Agama (Kemenag) diserukan membuat regulasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan agama. Setidaknya inilah yang disampaikan Anggota...
Komisi VIII Soroti Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Mengajarkan Paham Intoleransi
30-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyoroti adanya lembaga pendidikan keagamaan, baik itu madrasah ataupun pondok pesantren yang...
Bukhori Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji
27-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi antara...