Anggota DPR Dorong Kementerian PPPA Bentuk Satker Ketahanan Keluarga

20-02-2020 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto : Umar/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maupun instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap isu perlindungan anak dan keluarga harus bersinergi dan tidak boleh bekerja secara terpisah (parsialistik).

 

"Perlu kerja kolektif yang terkoordinasi antar lembaga sehingga menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, KPPPA juga perlu diperkuat dengan membentuk Satker Deputi Bidang Ketahanan Keluarga agar kinerja kementerian lebih optimal," tegas Bukhori dalam keterangan pers nya, Kamis (20/2/2020).

 

Ia mengungkapkan, perilaku penyimpangan moral dan seksual pada anak, pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pornografi, dan bentuk kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebenarnya bermuara dari keluarga. Menurutnya angka dari kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pada dasarnya, ketahanan keluarga Indonesia yang masih rapuh adalah muara dari permasalahan yang melibatkan anak dan keluarga,” ujar Bukhori.

 

Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang dirilis KPAI tahun 2019, kasus pelanggaran hak anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terjadi sebanyak 4.579 kasus bertambah menjadi 4.885 kasus pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus disusul dengan kasus terkait dengan keluarga yang mencapai 857 kasus. 

 

"Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Di mana jenis kekerasan yang paling menonjol adalah KDRT, dengan angka mencapai 9.637 kasus," ungkap politisi Fraksi PKS itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kembali Dibuka, Komisi VIII Minta Kemenag Revisi Besaran Biaya Umrah
30-11-2021 / KOMISI VIII
Kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Merespon hal itu, Komisi VIII DPR RI meminta...
Jelang Pemberangkatan Umrah, Pemerintah Diminta Tingkatkan Koordinasi
30-11-2021 / KOMISI VIII
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama diminta mempersiapkan pemberangkatan umrah di tengah pandemi dengan meningkatkan koordinasi dan diplomasi dengan Kementerian...
Bukhori Dorong Keberpihakan Kemenag Terhadap Nasib Guru Madrasah Honorer
30-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mendorong keberpihakan Kementerian Agama terhadap nasib guru madrasah honorer dan guru yang telah tersertifikasi,...
Bukhori Minta Perluasan Titik Embarkasi Umrah Dilakukan Bertahap
30-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menambah titik pemberangkatan (embarkasi) jemaah umrah selain Asrama Haji...