Kalsel Punya Potensi Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Industri

25-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Oji/od

 

 

Kunjungan Badan Anggaran DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Pajak dan Bea Cukai Kalimantan Selatan, ingin mengetahui potensi penerimaan negara dari Pajak dan kepabeanan di Kalimantan Selatan. Rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal, diterima langsung oleh Hary Budi Wicaksono, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu dan juga Kepala Kanwil Bea Cukai Kaltengsel, didampingi Cucu Supriatna, selaku kepala Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng beserta jajarannya.

 

Dalam sambutan pembukanya, Cucun ingin mengetahui kondisi penerimaan negara khususnya di wilayah Kalsel. "Tidak tercapainya penerimaan pajak nasional tentu berpengaruh terhadap penerimaan pajak di daerah, bagaimana kanwil Kalsel mengantisipasinya. Sedangkan untuk Bea Cukai sudah melebih target, tapi tetap tidak boleh lengah," jelas Cucun

 

Sementara itu, Hary B. Wicaksono selaku Kepala  perwakilan Kemenkeu, menjelaskan saat ini Kalsel sedang concern mengembangkan industri rotan. Potensi ekspor rotan Kalsel ini sangat besar sekali, apalagi ramah lingkungan. "Industri rotan di Kalsel ini sangat potensial untuk terus dikembangkan. Industri pengolahan rotan di kalsel juga terus tumbuh dan berkembang, jika ada relaksasi kebijakan ekspor rotan, tentu akan semakin menambah penerimaan negara," imbuh Hary.

 

Sedangkan Kepala Kantor Dirjen Pajak Kalselteng, Cucu Supriatna, memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 14,41 Triliun atau 91,08 persen dari target Rp 15,85 Triliun. "Realisasi penerimaan di Kanwil Kalselteng lebih tinggi dari nasional. Sebagian besar disumbang oleh pertambangan dan penggalian serta perdaganngan besar dan eceran. Ada kewenangan pusat, khususnya untuk PPh dan PPn yang tidak bisa kami ganggu gugat," jelas Cucu.

 

Lebih lanjut Hary yang juga Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai, realisasi penerimaan cukai Kanwil DJBC Kalimantan bagian selatan tahun 2019 sebesar Rp 259, 8 miliar, atau mencapai 113, 89 persen dari target. "Kami akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalimantan bagian Selatan, join program bersama DJP akan terus diintensifkan, begitupula dengan aparat keamanan lainnya. Terutama mengantisipasi naiknya cukai tembakau dan harga rokok mulai tahun 2020 ini," tutur Hary.

 

Sedangkan anggota Banggar DPR RI, Ansar Ahmad mengungkapkan, strategi penerimaan sektor perpajakan tidak hanya dalam bentuk intensifikasi, tetapi juga melakukan ekstenaifikasi, agar potensi pajak semakin luas. Sedangkan anggota Banggar DPR RI lainnya, Syarief Abdullah, meminta DJP dan DJBC terus mencari inovasi dan terobosan dalam meningkatkan peran industri khususnya rotan dan batu bara, sehingga bisa menambah penerimaan negara.

 

Pada akhir pertemuan Cucun yang juga Legislator dari PKB Dapil Jabar II, mengingatkan bahwa Penerimaan negara terutama dari Pajak akan sangat tergantung dari daerah. "Senjata sudah diberikan, begitu pula dengan fasilitas dan kebijakan diantaranya Automatic Exchange of Information (AEoI), untuk mendongkrak penerimaan. Hal tersebut harus dioptimalkan, untuk mendapatkan sumber pajak baru, dalam rangka persiapan pembahasan RAPBN 2021. Jangan sampai cuma sekedar berburu di kebun binatang," tutup Cucun. (Banggar)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
10-05-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk...
Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat
27-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan...
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...