Putusan MA Terkait BPJS Kesehatan Bersifat Final

10-03-2020 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto : Andri/Man

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA soal pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS tersebut dinilai tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah harus mentaati keputusan tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap, Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghormati dan mentaati putusan MA yang merupakan putusan bersifat final. “Putusan MA terkait  judicial review adalah putusan  final, tidak ada banding terhadap judicial review,” ungkap Yayuk, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (10/3/2020).

 

Pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan diumumkan setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Adapun dalam amar putusan menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Terhadap keputusan MA itu, Yayuk memastikan Komisi IX DPR RI akan berbicara dengan Pemerintah melalui  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto maupun jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk membicarakan hal tersebut. Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VI itu menilai hal ini sebagai bahan evaluasi untuk BPJS Kesehatan mulai kepesertaan, pelayanan hingga iuran yang dibebankan kepada masyarakat. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Harga Tes PCR Rp300 Ribu Dikaji Ulang
27-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi pemerintah menanggapi pro kontra mengenai tingginya harga tes deteksi Covid-19 jenis Polymerase...
Perlu Dialog Bersana untuk Merumuskan Kenaikan UMK
27-10-2021 / KOMISI IX
Usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK) telah beberapa tahun terus bergulir. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh...
Netty Prasetiyani: Tarif Tes PCR Jangan Bebani Masyarakat
27-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai tarif tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300 ribu masih terbilang mahal. Ia...
Penurunan Harga Tes PCR Tak Selesaikan Masalah
26-10-2021 / KOMISI IX
Pemerintah memang telah menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp300 ribu. Penurunan harga ini memperlihatkan bahwa Presiden Joko...