Putusan MA Terkait BPJS Kesehatan Bersifat Final

10-03-2020 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto : Andri/Man

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA soal pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS tersebut dinilai tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah harus mentaati keputusan tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap, Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghormati dan mentaati putusan MA yang merupakan putusan bersifat final. “Putusan MA terkait  judicial review adalah putusan  final, tidak ada banding terhadap judicial review,” ungkap Yayuk, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (10/3/2020).

 

Pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan diumumkan setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Adapun dalam amar putusan menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Terhadap keputusan MA itu, Yayuk memastikan Komisi IX DPR RI akan berbicara dengan Pemerintah melalui  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto maupun jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk membicarakan hal tersebut. Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VI itu menilai hal ini sebagai bahan evaluasi untuk BPJS Kesehatan mulai kepesertaan, pelayanan hingga iuran yang dibebankan kepada masyarakat. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Netty Prasetiyani Minta 7300 PMI yang Dipulangkan dari Malaysia Bebas Covid-19
08-06-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ketat dari Malaysia...
Komisi IX Minta Pemda Sulut Lebih Cermat dalam Menerima TKA
29-05-2021 / KOMISI IX
Provinsi Sulawesi Utara telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai pintu transit tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di Morowali...
Komisi IX Pantau Kepatuhan Regulasi TKA di Morowali
28-05-2021 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil...
Pemerintah Harus Tegas Sikapi Antigen Daur Ulang di Kualanamu
28-05-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator, tegas dalam menyikapi...