Putusan MA Terkait BPJS Kesehatan Bersifat Final

10-03-2020 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto : Andri/Man

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA soal pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS tersebut dinilai tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah harus mentaati keputusan tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap, Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghormati dan mentaati putusan MA yang merupakan putusan bersifat final. “Putusan MA terkait  judicial review adalah putusan  final, tidak ada banding terhadap judicial review,” ungkap Yayuk, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (10/3/2020).

 

Pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan diumumkan setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Adapun dalam amar putusan menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Terhadap keputusan MA itu, Yayuk memastikan Komisi IX DPR RI akan berbicara dengan Pemerintah melalui  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto maupun jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk membicarakan hal tersebut. Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VI itu menilai hal ini sebagai bahan evaluasi untuk BPJS Kesehatan mulai kepesertaan, pelayanan hingga iuran yang dibebankan kepada masyarakat. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak Kemnaker Tingkatkan Program JKP
28-09-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI AnsorySiregar mengatakan Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan...
Anggota DPR Minta Kemnaker Evaluasi Regulasi Jaminan Pensiun
28-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengevaluasi manfaat jaminan pensiun dengan nominal paling sedikit Rp300...
Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal
28-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi terkait meningkatnya kasus Covid-19 pada anak...
Komisi IX Desak Kemenkes Benahi Tata Kelola Pengadaan Obat dan Alkes
27-09-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyampaikan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk bersama dengan...