Sikap Pemerintah Belum Jelas Atasi Covid-19

26-03-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo (tengah). Foto : Ist/Man

 

Sikap Pemerintah Indonesia dinilai belum jelas betul mengatasi pandemi virus Corona Covid-19 ini. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kebijakan lockdown seperti diterapkan negara-negara lain, Malaysia, Filipina, atau Italia.  Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo mengkritik penanganan wabah Covid-19 oleh Pemerintah. Sejauh ini, Pemerintah belum mengambil langkah strategis untuk mengatasi pandemi virus Corona. Sementara langkah tes massal Corona baru dimulai oleh Pemerintah terhadap para tenaga medis.

 

Dua langkah, lockdown dan tes cepat massal merupakan rekomendasi para pakar untuk menekan laju angka positif Corona. Apalagi jumlah kasus Corona di Indonesia meningkat tajam. Data terakhir kasus ini di Indonesia menyebutkan, 790 kasus dengan kematian 58 orang dan sembuh 31 orang. Dari fakta itu, tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia sangat tinggi melampau rata-rata kematian di dunia. Bila di Indonesia sekitar 8,37 persen kematian, maka di dunia hanya 4,07 persen.

 

“Jumlah ini pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari Pemerintah. Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi. Sehingga, angka penyebaraan Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan. Pasien positif Covid-19 bisa mendapatkan perawatan optimal dan masyarakat menjadi lebih tenang," harap politisi Partai Demokrat itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (26/3/2020)

 

Bram, sapaan akrab Bramantyo, menyerukan Pemerintah agar tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkerja di sektor informal dan/atau tidak bisa bekerja dari rumah, supaya pelaksanaan social distancing atau isolasi terbatas lebih efektif. "Saat ini, pelaksanaan social distancing dinilai belum efektif karena sifatnya hanya berupa imbauan kepada individual, bukan tempat kerja atau perusahaan," ungkapnya.

 

Dengan jumlah kasus yang semakin tinggi, legislator dapil Jawa Tengah VI itu menilai, aktivitas ekonomi negera juga terganggu. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah banyak yang menderita karena situasi ini. Padahal, UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara Indonesia dengan jumlah mencapai 99 persen total unit usaha di Indonesia. Belum lagi daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga juga menurun.

 

“Supaya penyebaran Covid-19 dapat segera diredam, Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung berupa stok sembako untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi selama masa karantina wilayah. Langkah ini penting dilaksanakan untuk meminimalisir interaksi dan menjamin kesehatan masyarakat secara nasional. Indonesia harus bergerak cepat dalam mengatasi krisis ini agar dampak ekonomi dan sosial tidak semakin memburuk,” pesan Bram. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Minat Baca Masyarakat, Komisi X Berharap Daerah Kembangkan Pojok Baca
25-09-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat membuat pojok baca yang berada di pedesaan untuk...
Komisi X Dorong Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi untuk Tingkatkan Minat Baca
25-09-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong proses pengembangan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi. Saat ini sudah ada aplikasi...
Selama Pandemi, Pemerintah Kewalahan Beri Ruang Pada Pekerja Seni
25-09-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh di segala bidang. Salah satunya...
Pustakawan Berperan Penting pada Perpustakaan Era Digital
24-09-2021 / KOMISI X
Keberlangsungan perpustakaan di era digital perlu adanya dukungan dari para pustakawan dan tenaga perpustakaan yang handal dan professional di bidangnya,...