Komisi III Harap Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan

02-04-2020 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto : Jaka/Man

 

Komisi III DPR RI meminta Pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Hal itu terungkap dalam rapat kerja secara daring antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

 

Komisi III DPR RI menilai dua RUU itu harus segera selesai untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang dianggap berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

 

"Komisi III DPR RI meminta Menkumham RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki Sistem Peradilan Pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit," papar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir ketika membacakan kesimpulan rapat kerja, Rabu (1/4/2020).

 

Isu kelebihan kapasitas di lapas ini jadi perhatian besar, sebab berkaitan erat dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapas dan rutan. Di sisi lain Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, Kemenkumham memiliki pandangan yang sama dengan DPR RI bahwa RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP mesti segera rampung. "Bapak dan Ibu tahu komitmen kami Kemenkumham untuk meneruskan kedua RUU ini. Kita tidak berbeda pendapat soal ini," ujarnya.

 

Namun, ia meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan surat presiden (surpres) baru. Menurut Yasonna, pembahasan kedua RUU tidak bisa dilakukan begitu saja, meski keduanya berstatus carry over atau dilanjutkan dari periode sebelumnya.

 

"Dalam pandangan kami, carry over karena mandat politik, maka ini mandat politik baru, maka surpres baru harus kami mintakan," kata Yasonna. Yasonna khawatir tanpa surpres baru, RUU yang telah disahkan malah bermasalah di kemudian hari. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Kutuk Aksi Penembakan oleh Oknum Polisi
26-02-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud mengutuk aksi ‘koboi’ seorang oknum Polri berpangkat Bripka yang menewaskan seorang anggota TNI...
Revisi UU ITE Harus Dibarengi ‘Political Will’ Pemerintah
25-02-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai langkah merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...
Komisi III Apresiasi Siber Polri Kirim Peringatan Virtual Penyebar Hoaks
25-02-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang mengirimkan peringatan virtual...
Legislator Dorong Penegak Hukum Kedepankan ‘Restorative Justice’ pada Kasus IRT di Lombok Tengah
24-02-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian hukum secara kekeluargaan atau restorative justice...