Beberapa Pasal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dinilai Kontroversial

02-04-2020 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan agar pemerintah tidak mencuri kesempatan di tengah situasi krisis, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

 

Dalam rilis berita yang disampaikannya kepada Parlementaria, Kamis (2/4/2020), terdapat beberapa pasal kontroversial dalam Perppu tersebut. Salah satunya menurut Bukhori adalah Bab V Ketentuan Penutup pasal 27 dari ayat (1) sampai (3). Pada pasal 27 ayat (1) tersebut berbunyi: “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”

 

Menurut Bukhori, pasal 27 ini membuat pengambil kebijakan menjadi kebal hukum jika dalam pelaksanaan Perppu ini terjadi maladministrasi seperti penyalahgunaan anggaran, pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, penggelapan dana, dan sejenisnya.

 

“Jika kita lebih cermat dalam melihat pasal 27 ini, kita akan menemukan celah yang besar bagi terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran. Sebab, model bantuan seperti ini sangat berisiko menjadi lahan basah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagaimana pola serupa pernah terjadi dalam kasus skandal dana talangan Bank Century,” ujar Bukhori.

 

Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakantugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Selanjutnya di pasal 27 ayat (3) berbunyi “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN.”

 

Politisi asal Jepara ini menilai, pada ayat selanjutnya di Perppu ini, secara tidak langsung menihilkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan DPR RI untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Logikanya, jika memang ditemukan masalah keuangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh BPK atau DPR, pembuat kebijakan yang bersangkutan tidak dapat dituntut  secara perdata maupun pidana dengan dalih tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik.

 

“Perlu dipahami bahwa Perppu ini terbit tanpa melibatkan partisipasi DPR. Padahal uang yang digelontorkan berasal dari APBN, uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaannya. Kami mengkhawatirkan dengan tidak adanya pengawasan efektif dalam penyaluran dana tersebut, sebagaimana sudah diatur dalam Perppu, berisiko menimbulkan bencana keuangan. Apalagi, jika kemungkinan buruk tersebut benar terjadi, pejabat terkait tidak bisa diseret ke pengadilan. Di mana letak keadilannya?” tutup Bukhori. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yandri Susanto Minta Kegiatan Pelajar Susur Sungai Ditiadakan
18-10-2021 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta kegiatan susur sungai untuk ditiadakan. Hal ini dikarenakan adanya laporan sebelas siswa...
Anggota DPR Desak Pemerintah Larang Peredaran Komik Superman ‘Biseksual’
18-10-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai komik Superman produksi DC Comics yang menuai kritikan dari...
Arwan M. Aras Sosialisasikan Hak Perempuan di Majene
17-10-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras menegaskan, perempuan dan anak penting diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan. Saat...
Diah Pitaloka Dukung Mensos Perbaiki DTKS di Lombok Timur
15-10-2021 / KOMISI VIII
Menteri Sosial Tri Rismaharinimendapatkan aksi protes dari beberapa pemuda yang mengaku aktivis dan mahasiswa Lombok Timur. Mereka mendekati lokasi penyambutan...