UU PPRT Jadi Kebutuhan yang Mendesak

07-04-2020 / BADAN LEGISLASI

Ketua Panja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Baleg DPR RI Willy Aditya. Foto : Arief/Man

 

Ketua Panja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan, RUU PPRT yang masuk dalam Prolegnas 2020 ini sangat urgen dibahas guna memberi perlindungan serta kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pemberi kerja. Mengingat, selama perlindungan terhadap PRT belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

"RUU ini urgen dibahas untuk mencegah diskriminasi, pelecehan dan kekerasan kepada PRT, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan," katanya usai memimpin rapat antara Tim Ahli Baleg DPR RI dengan Anggota Baleg yang dilakukan secara virtual disiarkan dari Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). 

 

Dalam pembahasannya, lanjut Willy, ada beberapa hal yang perlu dispesifikan, salah satunya aturan perekrutan PRT baik melalui yayasan atau perorangan. "Harus diatur supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran ekonomi, pelanggaran hak asasi, dan pelanggaran hukum. Namun, ini harus kita klasifikasi, karena kalau berpikir untuk kemudian pukul rata, ini bisa menjadi boomerang," katanya. 

 

Untuk itu, dalam perjalanan menyusun RUU PPRT, guna  pembahasan secara lebih spesifik mengenai relasi kerja antara pemberi kerja dengan PRT itu sendiri, pihaknya masih akan terus mengundang  beberapa ahli agar RUU yang dihasilkan terukur dan bisa dilaksanakan. 

 

"Kami mau membuat RUU yang terukur dan bisa dilaksanakan. Saat ini, kami sedang berusaha melakukan clusterisasi apa saja yang menjadi pokok perlindungan," jelas politisi Fraksi Partai Nasdem itu. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Aspirasi Mahasiswa Terkait RUU PPRT
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari mengapresiasi Jaringan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (JMPI) dan FORKOM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...
Bahas RUU EBT, Mulyanto Usulkan Pembentukan NEPIO
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto menyebut keinginan politik (political will) pemerintah pembangunan nuklir dapat dinilai tidak ada. Sebabnya, hingga...
Baleg DPR Berupaya Wujudkan Harapan Masyarakat Terhadap RUU TPKS
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya menegaskan, DPR RI terus...
Willy Aditya Akui Pembahasan RUU TPKS Tidak Semulus yang Diharapkan
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Meski sudah banyak pihak yang bersuara agar Rancangan Undang-UndangTindak Pidana Kekerasan Seksual(RUU TPKS) segera disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)...