Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19

17-04-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik keras penyesuaian belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020. Diketahui penyesuaian tersebut telah memangkas anggaran sebesar Rp 7 triliun dari pagu awal sebanyak Rp 21 triliun, sehingga pagu setelah penyesuaian Kementerian Pertanian menjadi hanya Rp 14 triliun. Johan menyebut, pemangkasan ini sebagai bentuk atau bukti pemerintah telah gagal faham cara membangun ketahanan pangan di saat pandemi wabah Covid-19 seperti sekarang ini.

 

“Pemangkasan sepertiga dari pagu anggaran Kementan pada saat ini menunjukkan Pemerintah tidak aware atau tidak memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi krisis pangan di tengah arus kekacauan stabilitas pangan dunia saat pandemi Covid-19 belum bisa diatasi oleh seluruh negara di dunia ini,” terang Johan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (18/4/2020).

 

Johan juga memaparkan bahwa pemangkasan anggaran Kementan akan mengganggu akselerasi produksi pertanian, padahal kegiatan pertanian bisa dilakukan melalui kegiatan padat karya dengan mempekerjakan para tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

 

“Kementan juga akan terhambat dalam urusan kelancaran distribusi bahan pangan pokok  seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat pada situasi darurat Covid-19 ini,” urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Legislator dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa dalam situasi wabah Covid-19 ini, pemangkasan anggaran Kementan yang begitu besar juga akan mengganggu program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, benih bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan, vaksin dan sarana produksi lainnya ke masyarakat petani untuk meningkatkan produksi pangan bagi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia.

 

“Contoh kasusnya yakni stok beras di Bulog pada akhir Februari 2020 lalu  berjumlah 1.650.916 ton sehingga untuk mengantisipasi gejolak pangan dalam situasi pandemi wabah ini diperlukan peningkatan produksi beras, namun jika pemerintah telah memangkas anggaran ini begitu besar maka persediaan pangan kita sangat mengkhawatirkan,” tutup Johan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Dorong Sinergi Untuk Optimalkan Pelabuhan Tanjung Adikarto
14-04-2021 / KOMISI IV
Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum beroperasional dengan optimal. Wakil Ketua Komisi...
Pemerintah Jangan Tergesa Keluarkan Aturan Pangkas Lahan Perhutani
14-04-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespon rencana pemerintah menata ulang hutan di Jawa-Madura yang selama ini dikuasai...
Komisi IV Pastikan Stok Beras Sumbar Aman saat Hari Raya
14-04-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan Kunjungan Kerja Komisi IV ke Sumatera Barat ingin melihat langsung...
Komisi IV Minta Ekosistem Ikan Bilih Dipulihkan
14-04-2021 / KOMISI IV
Ikan bilih merupakan ikan endemik memiliki populasi ikan terbesar dan hanya ditemukan di Danau Singkarak. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi...