DPR Ingatkan Pemerintah Jangan 'Aji Mumpung' Gunakan Bansos Covid-19

01-05-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Angaran DPR RI Mulyadi. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi mengingatkan Pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19. Khususnya, terkait bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mulyadi menegaskan, realokasi anggaran tetap harus diprioritas terhadap keselamatan warga. Dia juga minta, anggaran Bansos tepat sasaran.

 

“Semangat penggunaan anggaran tersebut harus tetap dikedepankan dalam rangka keselamatan dan ketenangan warga. Sehingga tepat sasaran dan bisa dipertangungjawabkan," ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (1/5/2020).  Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, di tengah bencana nasional sangat tidak beretika jika penggunaan anggaran tersebut jauh dari semangat nilai kemanusiaan.

 

“Jangan sampai terjadi penyimpangan, bahkan dijadikan panggung politik, terutama daerah-daerah yang akan Pilkada dimana incumbent maju kembali," terang Mulyadi. Politisi Partai Gerindra ini mengusulkan, penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 harus diaudit. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

 

“Ke depan jika perlu penggunaan anggaran tetap dilakukan audit sebagai mana mestinya," tambahnya. Sekali lagi, dia mengingatkan, Covid-19 merupakan bencana yang tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu dukungan semua pihak. Jangan sampai ada yang memanfaatkan momen ini untuk pencitraan semata.

 

“Untuk hal tersebut semua pihak harus meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong dan kebersamaan yang tinggi, dengan mengesampingkan sikap mental yang bermuara pada ego sektoral dan sikap aji mumpung,” tutup Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
10-05-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk...
Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat
27-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan...
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...