Refocusing dan Realokasi Anggaran Masih Membingungkan

04-05-2020 / B.U.R.T.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah. Foto : Arief/Man

 

Di tengah pandemi Covid-19 semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah ramai-ramai melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai, dalam pelaksanaanya banyak pihak yang kebingungan karena beberapa mata anggaran sudah dibelanjakan secara swakelola. 

 

"Setelah membelanjakan barang dan jasa tersebut, ada ketakutan. Mulai dari apakah yang dilakukan terbebas dari unsur kolusi dan korupsi karena tidak sesuai aspek prasyarat dan spesifikasi. Kualitas juga tidak sesuai juga dengan mekanisme pengadaan yang benar, serta tidak melaksanakan prinsip good governance and clean government," katanya melalui siaran pers, Senin (4/5/2020). 

 

Dijelaskan Dimyati, pemerintah pusat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membuat peraturan dan edaran serta memberi instruksi dan himbauan bahkan panduan untuk mempercepat kegiatan pengadaan dengan cara langsung, 

 

"Tapi peraturan dan edaran tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan tersebut. Kemungkinan besar banyak yang melakukan penyimpangan, inefisiensi yang ujungnya merugikan keuangan negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja," katanya. 

 

Untuk menghindari itu, politisi Fraksi PKS itu berharap kementerian dan lembaga terkait segera menetapkan penyedia barang dan jasa yang ada di indonesia dengan standar harga perkiraan sendiri (HPS) masing-masing

 

"Kementerian terkait menetapkan penyedia perusahaan yang sesuai persyaratan kebutuhan barang dan jasa yang rekam jejaknya bagus, baik BUMN maupun swasta, yang dapat ditunjuk oleh satuan kerja perangkat daerah maupun kementerian dan lembaga dengan harga yang sudah ditetapkan HPS dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya. 

 

Untuk itu, ia minta pemerintah menetapkan persyaratan dan spesifikasi kebutuhannya yang sama secara kualitas, tergantung kondisi kebutuhan yang ada di daerah, dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan social safety net serta dukungan industri. 

 

"Penangan yang masif terstruktur dan sistematis serta cepat tepat sasaran, dan untuk menghindari kerawanan kejahatan dan kecerobohan kelalaian yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota BURT Soroti Tingginya Harga PCR di Sejumlah Daerah
02-12-2021 / B.U.R.T.
AnggotaBadan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie menyoroti harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di klinik-klinik...
BURT Apresiasi Layanan Joumpa Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
02-12-2021 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi pelayanan Joumpa yang diberikan PT Gapura Angkasa...
BURT DPR Apresiasi Layanan Kesehatan RS Hermina Makassar untuk Peserta Jamkestama
01-12-2021 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai fasilitas layanan kesehatan Rumah Sakit Hermina Makassar,...
BURT Kritisi Aturan Wajib ‘Rapid Test Antigen’ bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi
30-11-2021 / B.U.R.T.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengkritisi aturan Pemerintah Provinsi Sulut yang mewajibkan pelaku perjalanan wajib rapid test antigen...